Depok – Dalam Rangka Memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM menggelar Upacara Bendera yang diikuti oleh Koordinator Widyaiswara Ahli Utama, Koordinator Asessor SDM Ahli Utama, Jajaran ASN BPSDM Hukum dan HAM, para peserta Diklat PKN Angkatan 2 dan Taruna Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi, bertempat di Lapangan Merah BPSDM Hukum dan HAM. (17/08)
Selaku Inspektur Upacara Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Dr. Rachmayanthy Bc.IP., S.H., M.Si, menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan HAM kepada seluruh peserta upacara bahwa upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan serta memberikan Apresiasi kepada para ASN Kemenkumham yang telah mengabdi dan berkontribusi sehingga mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X (sepuluh), XX (dua puluh), dan XXX (tiga puluh). Menteri Hukum dan HAM berharap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi para ASN nya untuk meningkatkan kinerja sehingga kedepannya semakin PASTI (profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif) dan BerAKHLAK.
Pada akhir sambutannya beliau menyampaikan 5 (lima) pesan penting Menteri Hukum dan HAM RI dalam memaknai kemerdekaan tahun ini.
Pertama, sebagai ASN Kemenkumham kita harus memiliki semangat juang para pahlawan yang terpatri dalam diri masing – masing yakni nasionalisme dan patriotism yang tinggi untuk bekerja tanpa pamrih dan ikhlas demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM.
Kedua, sebagai ASN Kemenkumham diminta untuk memiliki pandangan dan pola pikir positif yang terwujud dalam sikap perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan, profesional, modern, dan humanis.
Ketiga, sebagai ASN Kemenkumham harus memiliki optimisme dan sikap pantang menyerah pada masing – masing individu sehingga menjadi insan pengayoman yang tangguh dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
Keempat, sebagai ASN Kemenkumham harus mampu berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kelima atau yang terakhir adalah Semakin PASTI dan BerAKHLAK sehingga dapat mensukseskan program prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional sehingga dapat Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat menuju Indonesia Maju. (Agoes)
