Senin, 24 Oktober di Graha Hardjadinata, Universitas Padjajaran, Dipati Ukur, dilaksanakan Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Hukum dan HAM dan Universitas Padjajaran. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPSDM Hukum dan Ham, Dr. Asep Kurnia dengan Dekan Fakultas Hukum UNPAD, Dr. Idris S.H., M.H.
Penandatanganan ini juga di saksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly S.H., M.Sc., Ph.D dan Rektor UNPAD, Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M.Sie.
Kerjasama ini terkait kerja sama di bidang Pendidikan Magister Terapan dan Magister Reguler (S2) dan Doktoral (S3) Ilmu Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM menyambut baik kerjasama ini sebagai bentuk pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM. "Perjanjian Kerja Sama Pendidikan ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai implementasi dari salah satu Tugas dan Fungsi dalam hal Pengembangan SDM Hukum dan HAM."
Kerjasama ini membuka peluang bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM ke jenjang S2, dan S3. Ada 3 kelas khusus yang dibentuk dalam perjanjian itu yaitu : Pendidikan Magister Terapan bagi para Alumni Poltekip dan Poltekim (S2), Magister Reguler (S2) dan Doktoral (S3) Ilmu Hukum untuk Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
Diharapkan dengan kerjasama ini dapat terlahir SDM yang berkarakter, berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, sebab ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju, untuk bermigrasi ke cara-cara baru agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. (fajar)
