Pemanfaatan media sosial sebagai media bertukar informasi saat ini terus berkembang. Melalui media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, tulisan, foto, video dan lain-lain.

Mudahnya penggunaan media sosial sebagai media bertukar informasi, dari sisi positif bisa bermanfaat untuk saling bertukar informasi, sedangkan dari sisi negative media sosial justru oleh para pelaku kejahatan digunakan untuk melakukan penipuan, penghasutan, menyebarkan hoak dan lain-lain

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau berita bohong. Berita bohong yang dibagikan dan beredar melalui media sosial ditengah terjadinya bencana membuat masyarakat takut dan resah atas informasi yang dibagikan tersebut. 

Salah satu berita bohong yang dibagian melalui media sosial yaitu mengenai bencana alam di Mamuju Sulawesi Barat. Inti dari berita bohong tersebut adalah mengenai himbauan agar masyarakat segera keluar dari daerah Mamuju karena akan ada bencana susulan, akan ada gempa dengan kekuatan 7 Scara richter, yang berpotensi tsunami di daerah Mamuju.

Penyebaran hoak atau berita bohong akan terjadinya gempa susulan dengan kekuatan 7 scara richter di Mamuju Sulawesi Barat tentu membuat masyarakat menjadi resah dan takut, dan berakibat mengganggu ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sekalipun kemungkinan gempa susulan itu bisa terjadi, namun yang berhak menginformasikan terjadinya gempa susulan adalah pihak yang berwenang yaitu BMKG selaku pelaksana tugas pemerintahan dibidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika.

Kemudian bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar hoak atau berita bohong tersebut. Terhadap pelaku penyebar berita ditengah bencana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dapat dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara setinggi tingginya 10 (sepuluh) tahun.

Adapun  pengenaan sanksi bagi pelaku hoak  berdasarkan Pasal 45A junto Pasal 28 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut saya kurang tepat, karena muatan dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut memuat berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan pada ayat (2)  memuat pebuatan yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara.

Kemudian pelaku hoak juga tidak bisa diancam dengan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada Pasal tersebut memuat kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana, atau kertas yang berharga uang, turun atau naik.

Jadi menurut pendapat saya, pelaku hoak atau berita bohong ditengah terjadinya bencana, lebih tepat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara setinggi tingginya 10 (sepuluh) tahun.

Sahabatku sekalian mari kita gunakan media sosial untuk saling bertukar informasi yang bermanfaat, demikian semoga bermanfaat wassalaamu’alaikum wr wb.