Pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011, Tanggung jawab pengangkut kepada Penumpang dimulai sejak Penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan.

Salah satu hak korban kecelakaan pesawat terbang adalah menerima santunan berupa ganti rugi yang ditanggung oleh pihak maskapai atau pengangkut. Hal ini diatur dalam Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam Pasal tersebut dikatakan “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.”

Ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh pengangkut bagi penumpang diatur dalam dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011. Pada pasal 3 ayat (1) ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) perpenumpang, yang diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi tidak ada ahli warisnya yang berhak menerima ganti kerugian tersebut, maka pihak pengangkut/maskapai akan menyerahkan ganti rugi tersebut kepada negara, setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah.

Selain mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut, korban juga mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja, yang diberikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Dana Pertanggungan Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf a. ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak atas santunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sanksi bagi pengangkut yang tidak bertanggung jawab atas kerugian korban kecelakaan pesawat udara yang meninggal dunia yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, apabila tidak ditaati dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Apabila pembekuan izin usaha angkutan udara niaga habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif ini tidak menghapus tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.