Baru-baru ini kita diramaikan dengan beredarnya video yang berisi penghinaan terhadap lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia raya, penghinaan tersebut berupa merubah lirik lagu Indonesia Raya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan bernada provokatif,  selain merubah lirik lagu Indonesia Raya, juga mengganti lambang negara burung garuda dengan ayam jago yang berlambang Pancasila, dan berlatar belakang bendera merah putih. Kemudian pada sayap burung garuda diberi sebuah symbol kepala babi, kemudian semboyan bhineka tunggal ika diubah menjadi Indognesial Raya, dan dibagian sebelah kanan dan kiri burung garuda terdapat seorang yang sedang membuang air kecil yang mengenai bendera merah putih. Ini semua adalah bentuk penghinaan, pelecehan terhadap lambang, dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

 

Video penghinaan terhadap lambang, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini membuat bangsa dan rakyat Indoensia marah,  karena perbuatan tersebut telah mencoreng harkat dan martabat negara Indonesia. Unggahan video parodi penghinaan ini  hampir-hampir saja menyulut kemarahan bangsa dan masyarakat Indonesia kepada Negara Malaysia, karena akun yang digunakan untuk mengunggah atau mengupload video tesebut berloga bendera Malaysia dengan akun youtube My Asean, dan untungnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelaku pembuat dan pengunggah video parodi penghinaan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Lambang Negara Indonesia  ini cepat terungkap, sehingga kemarahan masyarakat Indonesia terhadap Negara Malaysiapun menjadi hilang,  karena ternyata dari hasil investigasi yang didapat  pelakunya adalah orang Indonesia sendiri, dan masih dibawah umur atau masih anak-anak.

 

Kemudian bagaimana sanksi yang diberikan kepada pembuat dan penyebar video penghinaan atau pelecehan terhadap lambang, bendera dan lagu Kebangsaan Indonesia tersebut, mengingat salah satu pelaku masih dibawah umur atau masih anak-anak. Jika pelaku pembuat dan pengunggah atau yang mengupload video tersebut, pada saat membuat dan mengunggah videonya di lakukan di Negara Malaysia, maka pelaku tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Malaysia, artinya pelaku akan diproses hukum di Malaysia. Akan tetapi jika pelaku pembuat dan pengunggah video tersebut, pada saat membuat dan mengunggah video tersebut dilakukan di Indonesia maka pelaku diproses berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Jadi proses hukum melihat tempat atau locus delicti pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

 

Apabila pelaku menjalani proses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan karena pelaku tindak pidana masih anak-anak atau masih dibawah umur, maka proses peradilannya menggunakan kententuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana salah satu substansi dari undang-undang tersebut mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, mengatur tentang ketentuan penahanan terhadap anak, hak-hak anak, dan mengatur kepentingan terbaik bagi anak.

 

Ancaman tehadap pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera, dan lagu Kebangsaan Indonesia dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu pelaku juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Larangan menghina, merendahkan kehormatan lambang negara diatur dalam Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Dalam Pasal tersebut dikatakan “setiap orang dilarang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara”.  Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam Pasal 68, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  

 

Kemudian larangan penghinaan terhadap lagu kebangsaan tercantum dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.  Dalam pasal 64 huruf a tersebut dikatakan “setiap orang dilarang mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan”. Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam Pasal 70 dengan ancaman pidana berupa pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

 

Kemudian pada Pasal 64 huruf b dikatakan “setiap orang dilarang memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil  ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial”. Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

 

Selain itu pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (3) junto Pasal 27 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku diancam dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

 

Dari kasus ini jelas bahwa perbuatan pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, telah melanggar Pasal 57 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Selain itu juga melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Dari ketentuan khusus tersebut, pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera dan lagu Kebangsaan Indonesia, maka terhadap pelaku bisa saja dikenakan pasal berlapis, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 (dua puluh tahun). Akan tetapi karena pelaku masih dibawah umur atau seorang anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

Mari sama-sama kita pelihara, dan kita jaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara kita.