BPSDM Hukum dan HAM terus melakukan meningkatkan inovasi dan kinerja kerja dalam melakukan pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM di era Kemenkumham Corpu.

Sebanyak 122 judul modul best practice yang telah disusun oleh 11 unit Pusat bersama Widyaiswara dari BPSDM Hukum dan HAM, untuk menjadi teman sahabat pembelajar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dapat diunduh pada laman BPSDM Hukum dan HAM atau dengan scan barcode pada slide kedua.

Semoga bermanfaat, semangat muda.

Salam pembelajar #kumhampasti #kumhamlebihpasti

 

 

DAFTAR MODUL BEST PRACTICE

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

  • SEKRETARIAT JENDERAL
  1. Penerapan Manajemen Kinerja dalam Perencanaan Penganggaran
  2. Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi
  3. Peta Proses Bisnis dalam Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja organisasi
  4. Reformasi Birokrasi Teknis Fasilitatif Administratif Bidang Reformasi Birokrasi
  5. SIMPEG pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam kerangka Merit System di   Lingkungan Kemenkumham
  6. Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Kementerian Hukum dan HAM
  7. Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  8. Pelaksanaan Revisi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM
  9. Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  10. Tunjangan Kinerja: Hitung dan Cara Bayar
  11. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
  12. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB
  13. Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pasca Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
  14. Penerapan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Upaya Penertiban Non Represif atas Aset Tanah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Kota Tangerang
  15. Tata Cara Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Rusak Berat: AdministrasiUmum Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara
  16. Strategi Humas Biro Humas, Hukum dan Kersamasa dalam Pengelolaan Informasi di Era Digital
  17. Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara pada Kementerian Hukum dan HAM
  18. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016
  19. Modul Praktik Terbaik (Best Practice) Manajemen Arsip
  20. Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan Pegawai
  21. Manajemen Perkantoran Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal
  22. Keprotokolan dan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  23. Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan ITKementerian Hukum dan HAM
  24. Modul Best Practice Insiden Cyber Security Berupa Backdoor PHP Shell pada Aplikasi Berbasis WEB 

   MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • INSPEKTORAT JENDERAL
  1. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Melalui Penilaian Mandiri dan Evaluasi
  2. Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  3. Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Wilayah II Penerapan Pembangunan
  4. Manajemen Resiko pada Satuan Kerja
  5. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Menggunakan Aplikasi E- Rekon dan Aplikas E- Reviu LK (APEVI LK)
  6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
  7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
  8. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

     MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>> 

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
  1. Pelayanan Legalisasi Dokumen dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat
  2. Layanan Jasa Hukum di Bidang Korporasi
  3. Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Pelayanan
  4. Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir
  5. Peran Layanan Hukum Pidana dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi pada Hak Prerogatif Presiden
  6. Pengembangan Layanan Administrasi PPNS sebagai Wujud Percepatan Pelayanan Publik
  7. Daktiloskopi Antara Tantangan, Peluang dan Harapan
  8. Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) dalam rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan
  9. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran
  10. Layanan Badan Hukum Partai Politik sebagai Implementasi Layanan Prima
  11. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara
  12. Ekstradisi dan Mekanismenya di Indonesia
  13. Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional terhadap Pemerintah Indonesia

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
  1. Yankomas Eksistensi Pemerintah dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
  2. Membangun Kerja Sama HAM “Kewajiban Negara dalam Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia”
  3. Diseminasi dan Penguatan HAM untuk Mencerdaskan Anak Bangsa
  4. Materi Muatan HAM dalam Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang- undangan
  5. Penyebaran Informasi HAM oleh Direktorat Informasi HAM di Masa Pandemi Covid-19 melalui Teknologi Informasi pada Revolusi Industri 4.0

     MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
  1. Eazy Passport : Inovasi Layanan Publik di Tengah Pandemi Covid -19
  2. Kebijakan Pemberian Visa RI sebagai Implementasi Penegakan Kedaulatan Negara
  3. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
  4. Penentuan Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan
  5. Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online
  6. Teknik Operasi dan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian
  7. Pengamanan Keimigrasian
  8. Intelijen dan Eksistensi Direktorat Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi
  9. Pengawasan Keimigrasian
  10. Pencegahan dan Penangkalan
  11. Pendetensian dan Deportasi
  12. Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian
  13. Atase Imigrasi Agile, Adaptif dan Pivoting Best Practice KBRI Kuala Lumpur Jaman Now

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
  1. Menilik Lebih Jauh tentang Obyek Hak Cipta dan Hak Desain Industri
  2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri dan Lembaga Manajemen Kolektif
  3. Peningkatan Pelayanan Proses Permohonan Perlindungan Paten Melalui Permohonan Paten Online
  4. Pemeriksaan Sustantif dalam Perlindungan Paten
  5. Pemeliharaan Paten
  6. Pelayanan Hukum Dalam Bidang Paten
  7. Pendaftaran Merek
  8. Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis
  9. Pelayanan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Serta Fasilitas Komisi Banding Merek
  10. Implementasi Kerja sama danPemberdayaan Kekayaan Intelektual
  11. Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui IPROnline Merek
  12. Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
  1. Peran dan Fungsi Intelejen Pemasyarakatan dalam Melakukan deteksi dini untuk mengukur potensi gangguan keamanan dan ketertiban
  2. Strategi Pengamanan Menggunakan Manajemen Konfik dalam upaya Pencegahan Kerusuhan di Lapas / Rutan
  3. Strategi Penanggulanan Gangguan Kamtib di Lapas / Rutan
  4. Izin Klinik dalam Pemberian Layanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
  5. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Tahanan
  6. Penumpukan Basan dan Baran
  7. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan
  8. Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Syarat Umum dan Khusus Pembebasan Bersyarat
  9. Best Practice Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Registrasi dan Pelaporan
  10. Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
  11. Mekanisme Pemindahan Narapidana di Dalam dan Antar Wilayah
  12. Program Pendidikan Tinggi untuk Meningkatkan Kualitas Intelektual Narapidana
  13. Asimilasi Narapidana, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi DirektoratJenderal Pemasyarakatan
  14. Kegiatan Industri di Lapas Produktif
  15. Pertukaran Data dalam Pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganPeraturan Presiden
  2. Pembetukan Permenkumham,Teknik Substantif Direktorat Perancangan PP Ditjen PP Kemenkumham
  3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
  4. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
  5. Pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas
  6. Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
  7. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  8. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan ke dalam Bahasa Inggris
  9. Penyebarluasan dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  10. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan 

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • BADAN PENELITI DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
  1. Mengenal Balitbang Hukum dan HAM : Pendekatan Metode dan Pemanfaatan Hasil Litbang
  2. Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Masyarakat berbasis Elektronik Menggunakan Aplikasi 3A
  3. Panduan Layanan Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara Disabilitas
  4. Best Practice Corporate University hasil penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
  5. Best Practrice SIPKUMHAM Mendukung Pembentukan Kebijakan Berbasis Bukti

     MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  • BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
  1. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Perspektif 6 Dimensi
  2. Penyusunan Perencanaan Legislasi
  3. Proses Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang
  4. Penyelarasan Naskah Akademik
  5. Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
  6. Membangun Budaya Hukum Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
  7. Bantuan Hukum dan Akses Keadilan bagi Orang/Kelompok Orang Miskin
  8. Pembentukan Basis Data Hukum Nasional Melalui Pengintegrasian Database dan Website Anggota JDIHN
  9. Provokasi Positif untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota JDIHN dalam Rangka Pembentukan Database Hukum Nasional
  10. Strategi Digitalisasi Dokumen Hukum Kolonial di Perpustakaan Khusus Bada Pembinaan Hukum  Nasional

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>

 

 

  •  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) HUKUM DAN HAM
  1. Standarisasi Pola Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak
  2. Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berbasis Kompetensi
  3. Pengembangan Situational Judgement Test sebagai salah satu alat ukur Prediktor Kompetensi
  4. Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
  5. Internalisasi Kemenkumham Corporate University
  6. Strategi Penyusunan Learning Paper
  7. Strategi Belajar Mandiri : Konversi Jam Pembelajaran dalam Implementasi Corporate University

    MODUL DAPAT DIUNDUH DISINI >>>