29072021

Depok, - Indonesia masih diselimuti duka akibat Covid-19, sudah hampir 2 tahun pandemi ini merenggut korban jiwa dan juga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Hal ini memunculkan banyak keprihatinan di masyarakat seperti meningginya angka pengangguran yang juga dibarengi dengan meningginya angka kemiskinan.

Dalam rangkaian kegiatan Kumham Peduli Kumham Berbagi, Penyaluran bantuan sosial telah dilakukan secara simbolis dan serentak, dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM bersama seluruh Unit Pusat, Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM Hukum dan HAM), ikut berpartisipasi dengan mendistribusikan bantuan sosial sebanyak 500 paket sembako kepada warga terdampak Covid-19, yang terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah yaitu : 1. Wilayah Pintu Air, 2. Wilayah Puring, 3. Wilayah Jl. Yayasan, 4.  Wilayah Jl. Usman, dan 5. Wilayah Gandul.(29/07/2021)

Pemberian bantuan di masing-masing wilayah Depok tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia, juga Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, serta Direktur Politeknik di setiap wilayahnya.

Sebagaimana arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, bahwa penerima bantuan sosial harus masyarakat yang benar-benar terdampak oleh pandemik virus Covid-19, termasuk para pekerja non sektoral yang terdampak oleh kebijakan PPKM sehingga tidak dapat menjalani pekerjaannya.  Maka proses pemilihan penerima bantuan sosial telah dilaksanakan melalui proses validasi data  dan validasi lokasi oleh Tim Panitia Kumham Peduli BPSDM Hukum dan HAM. Dengan tujuan agar pendistribusian Paket bantuan sosial ini tepat sasaran di masa yang berat ini.

"Kumham Peduli Kumham Berbagi ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM dimana BPSDM Hukum dan HAM adalah bagian di dalamnya, telah melakukan banyak upaya, antara lain berupa bantuan-bantuan sosial, pemberian obat-obatan dan masker, dan lain-lain," ucap Kepala BPSDM Hukum dan HAM pada saat pelaksanaan pendsitribusian Bantuan Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi, di Gandul.

29072021a

29072021b

29072021c

WhatsApp Image 2021 07 29 at 11.14.03

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap masyarakat memahami kebijakan pembatasan kegiatan yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama. Di sisi lain, menteri berusia 68 tahun tersebut memastikan pemerintah juga tidak tinggal diam dan pasti membantu mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat melepas bantuan sosial Kementerian Hukum dan HAM dalam program Kumham Peduli, Kumham Berbagi pada Kamis (29/7/2021).

"Apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak dimaksudkan untuk mengekang masyarakat, tetapi jauh lebh besar adalah untuk keselamatan kita bersama. Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM Level 4 harus kita dukung sepenuhnya, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 kendati memang berdampak pada kegiatan ekonomi-sosial dan ketidakmampuan masyarakat dalam mencari nafkah sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap Yasonna dalam sambutannya.

"Untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan banyak upaya, bantuan-bantuan sosial, pemberian obat-obatan, subsidi-subsidi untuk UMKM, dan lain-lain. Dalam konteks ini, Kemenkumham juga ingin turut berbuat sebagai bagian solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 melalui pemberian bantuan sosial yang kita sebut Kumham Peduli, Kumham Berbagi," tuturnya.

Adapun bantuan sosial yang dilepas Yasonna pada kesempatan ini berjumlah 46.614 paket yang berisi sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, serta susu. Sebanyak 43.558 paket di antaranya diberikan kepada masyarakat yang secara langsung terdampak pandemi, sementara 3.056 sisanya diberikan bagi keluarga ASN Kemenkumham yang terpapar.

"Bantuan ini tidak hanya untuk masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain," ucap Yasonna.

Sebagaimana disampaikan politikus PDI Perjuangan tersebut, sepanjang tahun 2021 Kemenkumham juga telah melakukan penghematan dan realokasi anggaran melalui refocussing sebesar Rp 1.194.966.249.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realokasi anggaran ini disebutnya menjadi wujud dukungan penuh Kemenkumham atas kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga menyampaikan rencana jajarannya terkait pemanfaatan dan alih fungsi gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Tangerang menjadi Rumah Isolasi Mandiri (Isoman) Darurat Covid-19.

"Beberapa waktu yang lalu kita melihat banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari tempat isolasi mandiri. Maka dalam kaitan ini, Kemenkumham akan memberikan sedikit, berbagi kepada masyarakat dengan menyiapkan tempat isoman yang sekarang dalam proses kesiapan. Saya telah meminta kepada Sekjen Kemenkumham dan Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menyiapkan secara baik fasilitas isoman, termasuk prasarana kesiapan obat-obatan, dokter, tenaga perawat, dan juga pertimbangan sosial lainnya kepada masyarakat sekitar. Tentu ini dilakukan dengan komunikasi dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah setempat," kata Yasonna.

"Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini dapat membantu masyarakat jika seandainya kondisi ini terus berlanjut. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kendatipun kita menyiapkan tempat isoman yang memenuhi standar, tetapi kita justru berdoa agar tempat itu tidak termanfaatkan karena pandemi bisa diatasi," ucapnya.

 

WhatsApp Image 2021 07 29 at 11.14.02WhatsApp Image 2021 07 29 at 11.14.03 1

08072021

Depok - 805 ASN Calon Pejabat Fungsional Analis Hukum melalui Jalur Penyesuaian / Inpassing yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia, Kamis (8/6) secara daring. Acara yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dihadiri juga oleh Biro Kepegawaian, Pimpinan Tinggi BPHN serta Pimpinan Tinggi BPSDM, secara virtual.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan pentingnya JF analis Hukum sebagai wadah pengembangan karir bagi ASN yang bekerja di bidang hukum, serta juga sebagai pembinaan dan pembangunan hukum baik di pusat dan di daerah. F Analis Hukum diharapkan menjadi jembatan dalam mewujudkan hukum nasional yang lebih baik, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tidak hanya sebatas evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tetapi meliputi juga analisis dan evaluasi mengenai hukum tidak tertulis, perizinan, perjanjian, dokumentasi dan informasi hukum hingga advokasi hukum,” kata Yasonna.

28072021

Depok - Dr. Asep Kurnia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM memberikan sambutan pada kegiatan Uji Validasi Tes Prediksi Kompetensi Situational Jugdement Test (SJT) Level V (Lima) Tahun 202 secara virtual. (28/07/2021)

dibuka oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM, Nuni Suryani, tujuan dari kegiatan ini adalah ntuk menguji Instrumen serta  menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan teknik uji coba terpakai, artinya pelaksanaan uji coba dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengambilan data  yang  sesungguhnya dan memanfaatkan  hasil uji coba  untuk menguji hipotesis.

Dalam rangka kebutuhan pemetaan kompetensi bagi ASN yang ada di lingkungan Kemenkumham, maka dibutuhkan suatu alat ukur yang bisa  diimplementasikan secara efektif dan efisien. Puspenkom BPSDM Kemenkumham telah memiliki alat ukur yang dinamakan Situational Judgement Test (SJT) untuk memprediksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural ASN  pada Level 1 hingga 4, yaitu untuk level jabatan Pelaksanan hingga JPT Pratama.

Untuk melengkapi tools yang dimiliki saat ini Pusat Penilaian Kompetensi sedang menyusun soal Situational Judgement Test level 5, yaitu alat tes untuk mengukur prediksi  kompetensi Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tingga (JPT) Madya dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Ahli Utama.

28072021a

02072021

Depok - Orientasi Lapangan ini merupakan agenda Rutin yang dilaksanakan setiap Tahun dan merupakan Kurikulum wajib yang dilaksanakan di POLTEKIP. Orientasi lapangan ini bertujuan untuk mengenalkan Taruna dengan medan/bidang tugasnya nanti dan juga menjadi sarana praktik maupun pengenalan atas teori yang diperoleh Taruna di bangku perkuliahan.

Keahlian dan ketrampilan yang dimiliki taruna nantinya dapat menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan di masa yang akan datang. Tegas Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Saat membuka Orientasi Lapangan Taruna POLTEKIP Angkatan 55 yang dilaksanakan secara virtual. (02/7/2021).

Kegiatan ini bagian dari meningkatkan kualitas SDM pemasyarakatan yang lebih maju, unggul dan berdaya saing.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM berpesan agar jangan sia-siakan kesempatan untuk selalu meningkatkan kemampuan diri dengan cara belajar di segala bidang yang pada akhirnya kelak akan mendukung kemampuan kalian menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Pemasyarakatan membutuhkan kader-kader yang siap menjadi Petugas Pemasyarakatan yang profesional dan mumpuni.

Orientasi Lapangan juga dimaksudkan agar Taruna mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sehingga dapat memperoleh pengalaman secara praktis sehingga kedepan diharapkan POLTEKIP dapat membentuk tenaga-tenaga yang profesional di bidang Pemasyarakatan. Tutupnya.

Copyright © 2021 BPSDM Hukum dan HAM. All Rights Reserved.