Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan    (Pelatihan Fungsional Perancang) adalah pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut dibutuhkan Pejabat Fungsional  Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang memenuhi persyaratan kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki  Jabatan Fungsional Perancang Perundang -undangan Ahli Pertama.

 

Sasaran :

Terpenuhinya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan Ahli Pertama di instansi pusat dan instansi daerah; dan

Terwujudnya Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki    Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama.

 

Persyaratan menjadi tenaga pengajar :

  1. Menguasai materi yang diajarkan;
  2. Terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
  3. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelajaran;

Persyaratan mengajar mata pelajaran kelompok inti  :

  1. Berpendidikan paling rendah strata (S2) atau berpengalaman di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pejabat karier, dosen, tenaga pengajar luar biasa, dan pakar ahli;
  2. Berpendidikan paling rendah strata I (S1) bagi pejabat negara;atau
  3. Sertifikat mengajar Pelatihan Fungsional Perancang yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Widyaiswara dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang – undangan.

Waktu Pelaksanaan :

Pelatihan Fungsional Perancang dilaksanakan selama 75 (tujuh puluh) hari untuk 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) jam pelajaran;

 

Pembiayaan :

Biaya dengan mekanisme PNBP  ditanggung oleh masing-masing instansi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Layanan Informasi

BPSDM Hukum dan HAM


Jl. Raya Gandul No.4- Depok

👩🏼‍💼🧑🏼‍💼 : Senin s.d Jumat, 08.00 s.d 16.00 WIB

📞 : 0217540123 | whatsapp (chat only) : 081282050812

Depok - Salah satu kompetensi yang harus ditingkatkan adalah kompetensi para asesor SDM Aparatur dalam hal Penulisan Laporan Individu Asessement Center sehingga hasil penilaian kompetensi (profil kompetensi pegawai) dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pegawai tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Nuni Suryani saat membuka kegiatan Workshop Penulisan Laporan Individu Assesment Center di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bertempat di Auditorium (01/03/21).

Lebih lanjut disampaikan memahami hasil penilaian kompetensi ini penting bagi pegawai untuk mengetahui profil kompetensi yang dimilikinya, mengetahui kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sesuai jabatannya.

Kompetensi yang menjadi kelebihan dan Kompetensi yang perlu dikembangkan sesuai standar Kompetensi dalam jabatannya saat ini, Profil Kompetensi, serta saran pengembangan Kompetensinya. Pungkasnya.

Kegiatan pembukaan Workshop Penulisan Laporan Individu Assesment Center di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jabatan Asesor SDM Aparatur Badan Kepegawaian Negera dan diikuti oleh Assessor SDM Aparatur di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

 

Medan-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu kemudahan itu hadir dalam bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas di mana pelaku usaha bisa mendirikan PT tanpa memerlukan akta notaris.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberi sambutan pada diskusi interaktif mengenai arah kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 11 Tentang Cipta Kerja terkait klaster kemudahan berusaha bab VI bagian kelima tentang Perseroan Terbatas di Medan, Senin (22/2/2021).

"Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah mewujudkan kemudahan dalam berusaha melalui hadirnya jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability. Dengan adanya perseroan perorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang," ujar Yasonna.

"Entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris," tutur Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Meski demikian, Yasonna menyampaikan badan hukum perseroan perorangan ini bukan berarti meniadakan peran atau kebutuhan akan notaris.

"Meskipun dalam pendirian perseroan perorangan tanpa akta notaris, saya berharap para notaris tetap bersedia menjadi tempat berkonsultasi dan membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik," ucap Yasonna.

"Ke depan dengan banyaknya UMK yang berbadan hukum, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, potensi kerja notaris akan meningkat. Misalnya, ketika pelaku usaha akan membuat kontrak perjanjian dan/atau akses perbankan tentu akan memerlukan akta notaris sehingga menjadi lapangan jasa baru," katanya.

Sebagaimana disampaikan Yasonna, pendirian badan hukum tanpa memerlukan akta notaris ini merupakan salah satu dari sejumlah kelebihan dalam perseroan perorangan. Perseroan perorangan juga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal. Hal ini pada gilirannya akan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Badan hukum ini juga tak perlu menunggu lama untuk pengesahan. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Selain itu, pelaku usaha juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Terakhir, pajak yang harus dibayarkan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Adapun perseroan perorangan ini sudah diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Aturan ini termasuk dalam 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI pekan lalu.

Yasonna menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan serangkaian upaya terkait pemangkasan regulasi sejak beberapa tahun lalu. Pada 2016 misalnya, lebih dari 3 ribu Peraturan Daerah dipangkas dan direvisi.

Dua tahun berselang, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perpres ini menyederhanakan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha. Berdasarkan laporan World Bank, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business dan berupaya masuk ke posisi lower forties," ucap Yasonna.

"Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemudahan berusaha sehingga dapat menarik investor. Hal ini diharapkan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutur menteri berusia 67 tahun tersebut.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar menyebut terobosan dalam rupa perseroan perorangan ini bisa menjadi stimulus memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

“Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap sektor UMK yang menyumbang 60 persen PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja,” kata Cahyo.

“Untuk itu, kami berharap dukungan dari seluruh kalangan mulai dari instansi pemerintah pusat ataupun daerah, perbankan, hingga seluruh pelaku usaha dan masyarakat, sehingga ekonomi nasional dapat pulih pasca-pandemi Covid-19,” ujarnya.

Depok - Kegiatan Pencanangan Zona Integritas dilaksanakan di Gedung Auditorium BPSDM Hukum dan HAM lt. 2, dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal OMBUDSMAN Republik Indonesia, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, A.P., M.Si., Asisten Deputi perumusan kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Kamaruddin, Ak. M.Sc., Inspektur Wilayah VI Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM,Marasidin, serta jajaran BPSDM Hukum dan HAM. (24/02/21).

Pencanangan Zona Integritas ini bukan seremonial semata, namun merupakan bagian dari pondasi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama ini tidak terlepas dari komitmen kedepannya dari pimpinan tertinggi beserta seluruh jajaran di BPSDM Hukum dan HAM, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan Politeknik Imigrasi, untuk ikut berproses dalam Pembangunan Zona Integritas dan Menjadi SDM yang adaptif, inovatif, dan berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, mengatakan bahwa Satu hal yang harus di camkan bahwa memberikan layanan harus dijadikan sebagai ladang amal saleh dan tidak ada kebaikan sama sekali dari suap, dan pungli.

Sejalan dengan target tercapainya predikat WBK WBBM, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Asep Kurnia mengatakan, “Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing pegawai, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas dari organisasi, dimana pegawai tersebut berada dan melaksanakan kegiatannya.”

Pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pencanangan ZI telah dilaksanakan, BPSDM Hukum dan HAM, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan Politeknik Imigrasi, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa korupsi dengan penyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan platform digital, menyusun metode yang Up to Date, Based on Information Technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis.

Depok -  BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat penguatan pemahaman pembangunan zona integritas nenuju WBK/WBBM. Selain penguatan pemahaman juga dilaksanakan evaluasi dan komitmen terhadap pembangunan zona integritas yang harus terus digelorakan. Rapat di pimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM R.Natanegara K.P, bertempat di Auditorium (17/02/2021)

Sekretaris BPSDM berharap Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM  diikuti dari tingkatan paling bawah yaitu sampai kepada tingkatan paling atas yaitu Pimpinan. Untuk mendapatkan predikat ZI Menuju WBK/WBBM ini semua pihak harus terlibat baik itu Pimpinan, pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Kegiatan ini juga di hadiri oleh  Tim Pokja WBK/WBBM, Sekretariat, serta widyaiswara ahli utama Haru Tamtomo yang memberikan arahan dan tindak lanjut evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

 

 

Copyright © 2021 BPSDM Hukum dan HAM. All Rights Reserved.