06092017

Depok_Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagi kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.

Demikian disampaiakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki pada pembukaan Pendidikan dan Peatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Terdaik Angkatan VI. Bertempat di Guest House. Selasa (6/9/2017).

Hadir pula dalam pembukaan ini Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pimpinan Tinggi Pratama serta Widyaiswara di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Lebih lanjut Mardjoeki mengungkapkan bahwa Diklat ini bertujuan agar meningkatnya pengetahuan yang sama bagi aparatur penegak hukum dan pihak terkait tentang hak anak, keadilan, restorative, dan diversi dalam system peradilan pidana anak. “Anak yang melakukan tindak pidana di proses diluar system peradilan pidana” ungkap nya.

Sebelumnya Kepala Bidang Penyelenggaran, Jusman dalam laporannya bahwa pelaksanaan pelatihan terpadu SPPA Angkatan VI berlangsung dari tanggal 5 september sampai dengan 19 september 2017 yang diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Negeri, Kementerian Sosial, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Perhimpunan Advokat Indonesia yang masing-masing mengirimkan 5 peserta.

06092017b

06092017a