10082017a

Depok_Mengapa harus Kepemimpinan yang diutamakan? Karena pada posisi tersebut, ASN dituntut memiliki tanggung jawab dan  respon yang tinggi terhadap perkembangaan organisasi, artinya bahwa saudara ikut beretanggung jawab terhadap maju mundurnyya organiasai Kementerian Hukum dan HAM, Demikian disampaikan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat membuka sekaligus memberi arahan kepada peserta Diklat Kepemimpina Tingkat II Angkatan II di Graha Pengayoman Kemenkumham. (10/08).

Persembahan tarian melayu dari warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta mengawali rangkain Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dimana turut hadir dalam pembukaan ini Kepala Lembaga Administrasi Negara Pimpinan Tinggi Madya serta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut menkumham menyampaikan bahwa dalam mewujudkan good governance tentu tidak mudah, dibutuhkan aparatur sipil negara yang mempunyai skill, attitude, IQ dan SQ serta kemampuan leadership yang bagus.

Dimasa Kepemimpinan saya ini, silahkan saudara membuat inovasi untuk memaksimalkan pencapaian kinerja organiasi dengan cara yang benar, bersifat membangun atau menyempurnakan dan akuntabel. Tegas Yasonna.

Menurutnya untuk menciptakan inovasi harus mencoba berfikir out ot the box dan keluar dari pola pikir konvesional, sehingga hasinya berbeda dengan pola atau system sebelumnya yang sudah ada. Sekembalinya dari pendidikan nanti tolong segera implementasikan apa yang telah saudara dapatkan selama mengikuti diklat.

Sebelumnya Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang merupakan kali keduanya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan II diikuti sebanyak 60 (enam puluh) peserta yang terdiri atas 50 orang dari Kementerian Hukum dan HAM dan 10 orang dari Kepolisian Republik Indonesia. _(dp/hms)

10082017c

10082017b

10082017d

10082017