Penyelenggaran Diklat Analis Kepegawaian
Depok_Sesuai dengan undang-undang nomor  5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara, dimana pada UU ini mengamanatkan bahwa selaku aparatur sipil negara untuk besifat profesional serta aktif berkontribusi terhadap organisasi dan negara,
Diklat Memiliki Peran Strategis dan Prioritas
Depok_ Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan  memiliki peran strategis dan prioritas 2 hal penting inilah yang disampaikan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki dalam kegiatan
Rachmat : Wujudkan dan Kembangkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Depok_Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2014 Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instasni Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan
Wujudkan Kemanfaatan Hukum berkePASTIan
Depok_Ucapan selamat disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan selama 21 hari disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki pada kegiatan Pentutupan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Hukum
Mardjoeki Akan Memantau Secara Khusus Diklat
Depok_Salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum nasional yang kini semakin mendapat perhatian serius adalah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keseriusan ini tercermin dari dibentuknya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pentingnya Peranan Penyuluh Hukum
Depok_Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan peningkatan kualitas profesionalisme penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Copyright © 2018 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .