191117c

Jakarta_ Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2017. Menteri Hukum dan HAM Yasonna  Laoly membuka rapat tersebut dengan tema “Perkokoh E-Gov untuk Good Governance” yang digelar di Graha Pengayoman, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu malam (19/11).

Mengawali sambutannya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna menyampaikan “Cita-cita untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM berkelas dunia harus terus digelorakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi kewajiban bagi kita untuk memperbaiki Kementerian Hukum dan HAM sehingga menjadi Kementerian yang Good Governance”.

Implementasi E-Government menjadi salah satu solusi bagi percepatan pencapaian kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan E-Government itu sudah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik secara transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penerapan E-Gov juga sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Good Corporate Governance/GCG, ujarnya.

Lebih lanjut Yasonna menyampaikan "Mengapa E-Gov menjadi kewajiban bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk diimplementasikan? Karena Penerapan E-Goverment sejatinya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sehingga jika tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, maka akses publik terhadap informasi kiinerja dapat meningkat maka kepuasan masyarakat pun akan meningkat."

Kita perkuat lagi teknologi informasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita rubah mindset  kita agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tinggalkan pola pikir yang konvensional dan stagnan, pimpinan tinggi Madya dan Pratama harus berfikir "out of the box". Seorang pemimpin harus mampu menjadi “role model” bagi dirinya sendii dan bagi bawahannya.

Selain Yasonna, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Staf ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

191117b

191117