IMG 20170717 094309 HDR 01

Kupang, Humas Kanwil NTT – Uni Eropa (UE) bersama-sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Kemenkumham) RI dan Mahkamah Agung mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bertempat di Hotel Neo Aston Kupang, Senin (17/7).

Diklat ini merupakan bagian dari proyek pendukung pembaruan peradilan atau Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) yang bertujuan untuk mendukung pengadilan anak, terutama dalam mengembangkan sistem percontohan yang memprioritaskan sanksi alternatif untuk anak-anak dan kejahatan ringan yang berfokus pada program rehabilitasi, dan reintegrasi untuk kelompok rentan.

Kepala BPSDM Kemenkumham RI, Mardjoeki, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan itu mengatakan bahwa, perubahan Undang-Undang Nomor  3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat lompatan filosofi yang sangat tajam sehingga memerlukan langkah nyata dan peningkatan kompetensi dari unsur penegak hukum dan instansi terkait.

“Kepada  penegak hukum dan instansi terkait, diharapkan kita semua mampu menempatkan kepentingan terbaik anak melalui pemberian sanksi alternatif atau restorasi justice, karena kita harus memahami anak sebagai aset masa depan penerus bangsa,” kata Mardjoeki.

Lebih lanjut, mardjoeki berharap agar unsur penegak hukum yang menangani permasalahan pidana anak dapat mendahulukan program diversi kepada anak bermasalah hukum.

“Selain itu, Saya juga berharap kepada penegak hukum agar lebih mendahulukan diversi sejak proses pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Saya berharap pilihan pemenjaraan merupakan pilihan terakhir dalam proses peradilan pidana anak,” tutur Mardjoeki.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Donatus Don Rade, Ka. Balitbang MA, Pahala Simanjuntak, Koordinator Sektor Pengasawan Proyek Sustain, Fatahilah Syukur dan Kadis PPA Kota Kupang, Joyce Tansi serta diikuti oleh 30 orang peserta dari Kepolisian, Kejaksaan, Bapas dan Pengadilan Negeri.

Untuk diketahui, proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan dukungan konstan yang diberikan Uni Eropa kepada MA untuk lebih meningkatkan tata kelola dan aturan hukum. Sementara, UNDP sebagai pelaksana proyek, akan mendukung MA dalam membangun transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan keadilan kepada masyarakat.

pixlr 20170717144659594