DIKLAT P2U 003

Jayapura, 16 Mei 2017 – Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Sismolo membuka Pelatihan Teknis Pengamanan Petugas Pintu Utama (P2U) sebagai upaya meningkatkan kemampuan petugas Lapas/Rutan yang digelar selama 7 hari mulai 16 -23 Mei 2017. Pembukaan diklat bertempat di Balai Diklat Provinsi Papua yang beralamat Kota Raja, Jayapura.

Dalam sambutan Kepala Kantor yang dibacakan oleh Sismolo menyampaikan Diklat ini menjadi media bagi petugas untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya.

“Anda adalah barisan terdepan dalam pengamanan Lapas/Rutan di Indonesia,” ucap Sismolo

Oleh karena itu, sambung Plh Kakanwil petugas yang menjadi peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber.

DIKLAT P2U 001

Sismolo mengingatkan kepada seluruh pegawai Lapas/Rutan maupun Keimigrasian agar tidak terlibat praktek PUNGLI (pungutan liar) dan peredaran gelap narkoba, karena apabila ditemukan adanya petugas yang “main-main” dengan narkoba maka tindakan tegas akan menanti. “Kita harus memerangi Narkoba dan Pungli,” Tegas Sismolo.

Ditambahkan, saat ini jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Pemasyarakatan telah memiliki peralatan canggih untuk mendeteksi barang-barang terlarang, alat itu harus digunakan dengan baik, karena peralatan tersebut sebagai salah satu media untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran oleh tamu yang berkunjung. “Peralatan tersebut menjadi salah satu andalan kita ditengah-tengah kurangnya SDM,” jelas Sismolo.

Kepada peserta Diklat Sismolo mengingatkan pelayanan dan pengamanan kepada WBP lebih ditingkatkan lagi. Paling penting adalah kasus-kasus yang telah mencemarkan nama baik Kementerian Hukum dan HAM tidak diulangi lagi.

“Dengan pembekalan ini kiranya kasus-kasus seperti pelarian, Narkoba diharapkan setelah pelatihan ini petugas komitmen terhindar dari Pungli dan Narkoba dalam menjaga pintu utama dengan sebaik-baiknya, “ ujar Sismolo

DIKLAT P2U 004

Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilayani dengan baik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. WBP juga manusia biasa yang pada gilirannya tersesat, karena itu harus diperlakukan sebagai manusia, imbuhnya

Peserta diklat sendiri diikuti 30 orang yang berasal dari Lapas/Rutan se-Papua dan akan dididik selama 7 hari di Balai Diklat Provinsi Papua. Sebagai narasumber pada acara diklat tersebut adalah Kalapas Nabire, Kalapas Serui , Kalapas Timika dan Kalapas Merauke.

DIKLAT P2U 002

Sedangkan materi yang didapatkan diantaranya Prosedur tetap, teknik dan strategi pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas / rutan, Pengenalan dasar intelijen, Teknik Komunikasi Petugas Pengamanan dan Pengenalan dasar napza dan kewaspadaan Standar kesehatan.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Papua, Sarlotha Merahabia ketika dihubungi via telpon mengatakan bahwa peran dari P2U sangat strategis dalam hal keamanan dan ketertiban. Menurutnya jika Petugas Pintu Utama bekerja profesional maka masuknya barang larangan ke lapas/rutan akan berkurang seperti Narkoba dan HP.

“Tapi karena di Papua keterbatasan alat pendeteksi berteknologi tinggi, jadi semua harus dikerjakan secara manual, karena itu Lapas/Rutan sering kecolongan,” kata Sarlotha.***Humas Kristian/Pict.Lorina. (http://papua.kemenkumham.go.id )

DIKLAT P2U 005