IMG 20170503 WA0023

Palembang_News,  Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat membina narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong di hasilkannya produk-produk berkualitas, bahkan dapat memberikan pemasukan bagi kas negara, termasuk memberikan penghasilan bagi narapidana yang produktif, sekaligus dapat merubah image masyarakat dari Lapas konsumtif menjadi Lapas produktif, ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Sudirman Daman Hury saat wawancara dengan TVOne yang akan tayang melalui program Dokumentary One, bertempat di ruang Kerja Kakanwil, Rabu (3/5)

Kakanwil mengatakan bahwa Lapas di Sumatera Selatan menghasilkan berbagai macam produk industri antara lain mulai dari pembuatan kursi, meja, lemari, tas, songket dan toko roti yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

Sudirman berharap  dengan adanya industri di Lapas dapat menarik perhatian pihak ketiga/ investor untuk bekerja sama dalam membantu modal sekaligus pemasaran terhadap hasil karya narapidana karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dilakukan agar keberlangsungan produksi industri di Lapas dapat terus terjaga. Ia menambahkan, bahwa saat ini beberapa Lapas/Rutan telah menjalin kerja sama dengan CSR, BI, BNI dan Dinas Perindustrian terkait masalah permodalan dan pemasaran hasil produksi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), karena sekarang ini pemasaran masih terbatas hanya di Sumsel.

Selain mengupas masalah pembinaan di Lapas/Rutan se Sumatera Selatan agar terwujudnya reintegrasi sosial, Sudirman juga menjelaskan masalah crowded dan over kapasitas yang merupakan masalah klasik. Ia  akan melakukan   pemetaan untuk di lakukan redistribusi ke Lapas yang memungkinkan untuk WBP dipindahkan. Diakhir wawancara beliau menyampaikan bahwa WBP akan mendapakan hak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni  mendapatkan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus. Untuk petugas, agar melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar, profesional, jaga integritas moral dan tingkatkan kreatifitas.

Sebelumnya di hari yang sama , bertempat di hotel Majestic, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan membuka secara resmi pelatihan pengelolaan kepegawaian Tahun 2017. Kegiatan itu berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 5 Mei 2017 dengan jumlah peserta 30 orang dari UPT  se Sumsel. Acara ini di hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Edilauder Lbn Gaol, Kepala Divisi Imigrasi Etty Andriani, Kepala UPT Kota Palembang, pejabat Administrator dan pejabat Pengawas pada lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan sebagai upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadikan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang berkualitas dan profesional.

Ia berharap kepada peserta untuk dapat mengimplemtasikan apa yang di dapat selama mengikuti pelatihan ini. “Fahami dan transformasikan pada yang lainnya”, tutupnya.

Disamping menyampaikan sambutan, Kakanwil juga menyampaikan materi terkait  Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian dan Undang –undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk dipahami  agar dapat menjadikan Aparatur Negeri Sipil menjadi profesional, mempunyai kompetensi dan skil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Dok/Foto: Humas)._ http://sumsel.kemenkumham.go.id

IMG 20170503 WA0022

IMG 20170503 WA0016

IMG 20170503 WA0015

IMG 20170503 WA0014

IMG 20170503 WA0013

IMG 20170503 WA0012

IMG 20170503 WA0011