perancang

PELATIHAN FUNGSIONAL

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MEKANISME PNBP

BPSDM HUKUM DAN HAM

Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Pelatihan Fungsional Perancang) adalah pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut dibutuhkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang memenuhi persyaratan kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Pelatiha Fungsional Perancang menjadi hal yang sangat penting mengingat besarnya peran perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan PElatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

 

Tujuan :

  1. Meningkatkan Pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi jabatannya;
  2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik; dan
  5. Menjamin terselenggaranya pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

 

Sasaran :

  1. Terpenuhinya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan Ahli Pertama di instansi pusat dan instansi daerah; dan
  2. Terwujudnya Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama.

Persyaratan Peserta :

Untuk menjadi peserta Pelatihan Fungsional Perancang, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan :Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

    1. Bagi peserta yang sedang hamil, melampirkan juga: Surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan dibawah 20 minggu; dan Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bersedia mengikuti pelatihan dan siap menanggung resiko.
    2. Prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja pegawai terakhir dengan nilai rata rata paling sedikit baik;
    3. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
    4. Formasi Perancang atau sedang menduduki jabatan structural yang menangani bidang peraturan perundang-undangan;
    5. Mendapat persetujuan atasan langsung paling rendah jabatn administrator untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang dan ditugaskan oleh Pejabat Pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    6. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM;
    7. Berusia paling tinggi 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun.

Jumlah Peserta :

Sebanyak 30 (tiga puluh lima) orang perkelas.

Tenaga Pengajar :

Tenaga Pengajar pada Pelatihan Fungsional Perancang dapat berasal dari :

  1. Widyaiswara;
  2. Fungsional perancang;
  3. Tenaga pengajar luar biasa;
  4. Pakar/ahli;
  5. Pejabat negara;
  6. Pejabat karier; dan/atau
  7. Dosen

Untuk dapat menjadi tenaga pengajar pada Pelatihan Fungsional Perancang, tenaga pengajar harus memenuhi persyaratan :

  1. Menguasai materi yang diajarkan;
  2. Terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien;
  3. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelajaran; dan

Untuk mengajar mata pelajaran kelompok inti,harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • Berpendidikan paling rendah strata (S2) atau berpengalaman di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pejabat karier, dosen, tenaga pengajar luar biasa, dan pakar ahli;
  • Berpendidikan paling rendah strata I (S1) bagi pejabat negara;atau
  • Memiliki sertifikat mengajar Pelatihan Fungsional Perancang yang diterbitkan atau di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Widyaiswara dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang – undangan.

Waktu Pelaksanaan :

Pelatihan Fungsional Perancang dilaksanakan selama 75 (tujuh puluh) hari untuk 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) jam pelajaran;

Pembiayaan :

Biaya mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang dengan mekanisme PNBP BPSDM Hukum dan HAM ditanggung oleh masing-masing instansi dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang. Biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi peserta.