IMG 67652

 


Depok - Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, R. Natanegara K.P, didampingi para Kepala Bagian pada Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM, mengikuti Pembekalan Sekretaris Jenderal melalui Jaringan Teleconference, yang dilaksanakan pada Hari Senin, 23 Maret 2020, pkl. 09.00 wib.

Kegiatan tersebut beragendakan “Tindaklanjut Upaya Pencegahan Virus Korona ( Covid -19 ) dilingkungan Kemenkumham”, dilakukan pembahasan mengenai Strategi dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dalam menghadapi pandemic covid-19 sebagai berikut :

 

BERSAMA KITA HADAPI COVID 19

Mencermati perkembangan dalam menghadapi pandemic covid-19 saatnya kita bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk NKRI. Saat ini jumlah terpapar covid-19 di Indonesia hingga tanggal 21 Maret 2020 tercatat 514 orang positif covid-19, 48 orang sembuh, dan 29  orang meninggal. Sementera itu peta sebaran covid-19 di Jakarta, Jakarta Selatan merupakan titik konsentrasi terbesar wabah covid-19. Adapun pegawai pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang rentan terkena covid-19 adalah petugas Imigrasi di Bandara dan perbatasan, petugas loket pelayanan, petugas Lapas dan Rutan, dan pegawai yang menggunakan angkutan umum. Covid-19 selain berdampak pada pegawai, juga berdampak pada penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi terganggu dan tidak optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian target disbursement plan dan kalender kerja, pengalihan layanan menggunakan fasilitas online dakan mengakibatkan penurunan jumlah pemohon baik di bidang Keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum, sehingga output dan outcome tidak tercapai secara maksimal yang akan bedampak pada penerimaan PNBP, kemudian Lapas dan Rutan sangat rentan terhadap penyebaran covid-19 yang dapat berdampak gangguan keamanan dan ketertiban, capaian IKPA, SMART dan target kinerja B-03 mengalami keterlambatan pelaporan dan verifikasi.

Strategi dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dalam menghadapi pandemic  covid-19 yaitu ;

  1. Seluruh satuan kerja segera melaksanakan langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran covid-19 melalui penyediaan cairan desinfektan, pengecekan suhu badan kepada petugas maupun pengunjung dan penghuni, menyediakan sabun cuci tangan.
  2. Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19, telah diterbitkan surat edaran pedoman Business Continuation Prosess (BCP), yaitu pedoman kerja dan jam kerja termasuk bekerja dari rumah (worik from home) bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadap situasi merebaknya covid-19.
  3. Seluruh pimpinan unit eselon I agar melakukan refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19, dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
  4. Meningkatkan pemberian extravooding dan mulitivitamin kepada pegawai yang bertugas di Bandara, Perbatasan, Lapas dan Rutan.

Adapun langkah-langkan recofusing anggaran kegiatan, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan langkah-langkah sebagai berikut ;

  1. Inventarisasi kegiatan-kegiatan pada seluruh program yang bukan prioritas dan hanya sebagai kegiatan pendukung saja.
  2. Inventarisasi kebutuhan untuk penanganan covid-19 untuk masing-masing satuan kerja dalam satu wilayah (pembelian alat, belanja masker, disinfektan, dan lain-lain kebutuhan yang berkanaan dengan penanganan  covid-19)
  3. Lakukan realokasi kegiatan pada program yang sama untuk pananganan covid-19, walaupun kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh satuan kerja lain yang berbeda program.

Seluruh refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui Aplikasi SAKTI Web-Modul Penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2020. Selain menyampaikan tentang langkah-langkah recofusing anggaran, Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan tentang teknik-teknik recofusing dan optimalisasi anggaran, sebagai berikut ;

  1. Mengutamakan revisi pergeseran anggaran pada output Layanan Perkantoran atau pada output Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan menambahkan subkomponen baru yaitu Penanganan dan pencegahan  COVID-19;
  2. Dalam hal revisi pergeseran sebagaimana pada poin 1) tidak dapat terpenuhi, maka revisi dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran antar Output dalam 1 (satu) Kegiatan atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) program, atau antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program yang sama dengan tetap memperhatikan capaian output dan  outcome program;
  3. Jika dalam revisi pergeseran anggaran sebagaimana pada point 1) dan 2) tidak dapat terpenuhi dengan mekanisme sebagai berikut :
    1. melakukan cost sharing dengan program lain dengan berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon I melalui surat permohonan cost sharing dan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
    2. melakukan cost sharingantar divisi di lingkungan kantor wilayah dengan menimbulkan subkomponen baru yaitu Penanganan dan pencegahan COVID-19, dengan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah
  4. Adapun, kegiatan yang dapat dilakukan refocussing dan realokasi anggaran adalah :
    1. Kegiatan yang secara umum kurang prioritas, dana yang masih diblokir sisa tender dan kegiatan yang dibatalkan;
    2. Belanja barang atau belanja yang tidak mendesak kegiatannya seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat/ seminar/workshop dengan jumlah peserta yang banyak, penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan banyak peserta  dan kegiatan promosi

Yasonna H. Laoly ; “Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing, tetap semangat bekerja dan berkinerja, positif thinking, tetap solid, sinergis dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar wabah ini segera berakhir” 

. (Alih, foto : Agoes)