01132020

Jakarta- Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah bidang peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah selalu menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan.

Hal tersebut dikatakan oleh Menkumham Yasonna Laoly saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Metode teleconference dan e-learning yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham, Senin, (13/01/2020) di ruang pertemuan lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Jumlah Peraturan Daerah setiap tahunnya terus bertambah, namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Sehingga seringkali Peraturan Daerah yang baru dibuat tidak dapat digunakan oleh masyarakat, malah cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Menurut Menkumham banyak Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah memberatkan pelaku usaha atau investor secara substansi. Rendahnya minat investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia di tengah begitu banyaknya potensi atau faktor pendukung yang seharusnya mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia tentu merupakan satu kondisi yang sangat disayangkan.

Reformasi regulasi terhadap Peraturan Daerah kedepannya perlu dilaksanakan secara baik demi terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan terciptanya iklim investasi yang kondusif demi meningkatnya perindustrian di Republik Indonesia.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai ketentuan formil pembentukan Peraturan Daerah secara rinci mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Peran perancang peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menjaga kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pungkas Yassona

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dam HAM, Mien Usihen mengungkapkan Pelatihan Penguatan Pengharmonisasian Raperda Metode Teleconference dan E-Learning yang dimulai pada tgl 6 januari 2019 bersamaan dengan deklarasi janji kinerja 2020 kemarin, merupakan salah satu implementasi strategi dan metode pembelajaran Kemenkumham Corporate University.

Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Pengharmonisasi an Rancangan Peraturan Daerah Metode Teleconference dan E-Learning pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah sebanyak 718 orang yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan dari 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

01132020a

01132020b