08072019

Depok _ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tokoh sentral dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa. Program peningkatan kompetensi menjadi acuan pengelolaan dan pembinaan pegawai negeri sipil sehingga dapat melahirkan SDM yang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, R. Natanegara Kartika Purnama saat membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bertempat di Gedung Serbaguna (08/07/2019).

Lebih lanjut Kepala Pusat Penilaian Kompetensi menyampaikan bahwa melalui penilaian kompetensi / Assessment Center ini akan dinilai dan diukur kompetensi yang dimiliki para PPK dengan metode yang memiliki akurasi dan objektifitas yang dapat diandalkan sehingga dapat diketahui sejauh mana kompetensi yang diperssyaratkan.

Melalu Assessment Center pula dapat diidentifikasi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis para PPK serta dapat memberikan gambaran tentang pelatihan yang di perlukan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Kegiatan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diselenggarakan selama dua hari tanggal 08 dan 09 Juli 2019 yang diikuti oleh 38 orang peserta yang berasal dari unit pusat dan unit pelaksan teknis Kementerian Hukum dan HAM

08072019d

08072019c