21052019

Jakarta _ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki membuka kegiatan Rapat Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSDM Hukum dan HAM. Bertempat di Js Luwansa Hotel, Jakarta Selatan (21/05/2019).

Dalam sambutannya Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan peran penting sekaligus menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM adalah mendesign dan menyiapkan pelatihan pada tiap-tiap level jenjang jabatan fungsional tertentu, didasari kompetensi jabatan yang menjadi prasyarat pada tiap jenjang jabatan tersebut. Oleh karena itu BPSDM Hukum dan HAM harus senantiasa berkolaborasi dengan Pembina Jabatan Fungsional Tertentu dalam menyusun berbagai pelatihan dimaksud .

Lebih lanjut Mardjoeki mengungkapkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi Pembina dan sekaligus Pengembangan SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki tanggung jawab dalam mencetak tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan, baik dari lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sendiri maupun dari Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Hukum dan HAM.

Akan tetapi dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, sebagian besar hanya Calon Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat  diberikan pelatihan melalui  mekanisme anggaran Rupiah Murni (RM), sedangkan untuk Calon  Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari luar Kementerian/Lembaga, Kementerian Hukum dan HAM berusaha memfasilitasi melalui kegiatan pelatihan yang bersumber dari mekanisme anggaran PNBP, yang pengelolaannya dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Jelas Mardjoeki

Oleh karena itu diharapkan dengan Forum Rapat Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan pada hari ini akan menjadi forum diskusi untuk mengevaluasi bersama Penyelenggaraan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan PNBP BPSDM Hukum dan HAM, sekaligus diharapkan berbagai masukan menjadi feed back positif untuk peningkatan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

Sebelumnya dalam Laporannya Kepala Bidang Program Nur Ainun menyampaikan tujuan Kegiatan Rapat Sinergi Lintas Kementerian/ Lembaga ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan positif dari seluruh peserta rapat sinergi menjadi feed back untuk peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya.

Selain itu, melalui Rapat Sinergi ini sekaligus melakukan sosialisasi dengan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2019  sebagai pengganti PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keseluruhan Peserta Kegiatan Rapat Sinergi berjumlah 90 (sembilan puluh) orang dimana dari luar Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 51 (lima puluh satu) orang peserta yang berasal Kementerian/ Lembaga unit Pusat, Pemda DKI, Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.

21052019B

21052019D

21052019C