15052019

Depok _ Puasa bukanlah suatu alasan untuk melakukan perbuatan yang kurang produktif. Hal inilah yang kemudian mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tetap menyelenggarakan berbagai macam pelatihan seperti halnya kali ini Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki membuka dua pelatihan sekaligus yakni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 191 PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Terkait Angkatan 41, bertempat di Guest House (15/05/2019).

Dalam Sambutannya Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sistem ini adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya obyektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya (kompetensi dan kinerja).

Sistem ini menjamin keadilan yang akan meningkatkan motivasi kinerja pegawai dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ungkapnya

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV diharapkan mampu menerapkan kompetensi yang telah dimiliki serta menunjukkan kinerja dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan.

Sementara itu bagi peserta Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan 41 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Dijelaskan Mardjoeki keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Perlunya sinergi antar penegak Hukum, Instansi terkait dan masyarakat, untuk berperan peran aktif dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak. Tegas Mardjoeki

Sebelumnya dalam laporannya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusbang Tekpim, Kusnadi menjelaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan selama 103 hari dimana didalamnya 36 hari pembelajaran klasikal dan 67 hari non klasikal, sedangkan Pelatihan Terpadu SPPA akan dilaksanakan selama 121 jam pelajaran.

15052019b

15052019e

15052019f