07052019a

Depok _ Kedudukan pembimbing Kemasyarakatan di perkuat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan secara faktual hadir diseluruh fase proses peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sekedar mengingatkan kembali bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan kemasyarakatan memiliki peran yang strategis didalam system hukum kita, hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki pada kegiatan Pembukaan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Angakatan VII, bertempat di Guest House (07/05/2019).

Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan mulai dari penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) membutuhkan penguasaan kompetensi, profesionalisme, dan berintegritas.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Bidang Penyelenggaraan, Mamur Saputra menyampaikan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Angakatan VII diselenggarakan selama 20 (dua puluh) hari dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 25 Mei 2019 yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta.

07052019c

07052019e