10102018

Depok – Kegiatan Uji Kompetensi untuk Inpassing bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Tahun Anggaran 2018 ini merupakan salah satu tahapan yang wajib diikuti oleh calon pemegang jabatan fungsional Penyuluh Hukum serta menjadi bagian dari Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Hantor Situmorang saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Penyesuaian/ INPASSING Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bertempat di kelas Q ((10/102018).

Lebih lanjut dijelaskan Pelaksaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2017. Kebijakan Inpassing Nasional yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta seluruh instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar segera melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungannya yang memenuhi syarat terkait dengan kebijakan inpassing nasional.

Pemetaan jabatan fungsional menjadi semakin penting dilakukan menyusul terbitnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/inpasing. Lengkap Hantor..

Sementara itu Kapala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pujiraharjo meminta kepada seluruh pemangku jabatan penyuluh hukum untuk dapat mengemban tangung jawabnya dengan baik jadikan jabatan penyuluh hukum sebagai passion bukan hanya untuk memperpanjang waktu pensiun.

Kegiatan Uji Kompetensi untuk Inpassing bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Tahun Anggaran 2018 diselenggarakan selama dua hari yaitu tanggal 10 dan 11 Oktober 2018 yang diikuti sebanyak 40 peserta.

10102018a

10102018b