06032018

Depok - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan PNBP BPSDM Hukum dan HAM Angkatan I dan Pendidikan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I Tahun Anggaran 2018 dibuka oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Andi Dharif Rafied di Guest House pagi ini (06/03).

Mengawali sambutannya Andi menyampaikan “Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui BPSDM Hukum dan HAM berperan untuk mengembangkan SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan , khususnya dalam kesempatan kali ini Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hadir untuk instansi diluar lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”.

Pendidikan dan Pelatihan fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah syarat untuk diangkat menjadi pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat Fungsional Perancang akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berbagai jenis penguatan teknis penyusunan perundang-undangan. Oleh karena itu kompetensi Saudara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan secara mandiri ataupun bersama-sama, inilah prinsip life long learning yaitu belajar sepanjang hayat, lengkap Andi.

Andi menjelaskan juga “Peran pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan kemasyarakatan memiliki nilai yang sangat strategis didalam system hukum kita. Terlebih lagi arah kebijakan pemidanaan dengan prinsip Restorative Justice, akan membutuhkan rekomendasi yang disusun oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Atau dengan kata lain tugas pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien Pemasyarakatan mulai dari penilitian kemasyarakatan, pendampingan , pembimbing, pengawasan dan sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) membutuhkan penguasaan kompetensi dan profesionalisme.

Mengakhiri sambutannya Andi berpesan “Kemanfaatan Hukum yang berkePASTIan, sesuai dengan deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 yang berisikan lima hal yaitu kinerja yang Profesional, Akuntabel, Sibergi, Transparan dan Inovatif (PASTI), membangun e-government, merencanakan dan melakukan Target Kinerja, Menghindari PUNGLI dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan PNBP Hukum dan HAM diikuti sebanyak 40 orang lalu untuk Pendidikan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan diikuti 25 orang. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan PNBP BPSDM Hukum dan HAM dimulai pada tanggal 05 Maret sampai 18 Mei 2018 dan Pendidikan dan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dimulai pada tanggal 05 Maret sampai 22 Maret 2018.

06032018c

06032018b