WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.11 PM

Batam - Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan  Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) angkatan I dan II, kegiatan yang di buka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, H Isdianto dilaksanakan di Hotel Comforta, Tanjungpinang, Senin (15/7/2019).

Dikutip dalam sambutannya Isdianto mengatakan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh elemen masyarakat adalah tanggungjawab aparatur negara. Terutama menyangkut masalah Hak Asasi Manusia, dalam hal ini negara menjamin seluruh hak asasi manusia.

Dalam menjalankan peran dan tanggungjawab atas pemenuhan HAM, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Hal ini sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan bagi setiap masyarakatnya.

Dari pelatihan ini nantinya diharapkan para peserta bisa lebih menyadari akan peran dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM baik secara nasional maupun internasional. Dan memahami juga bahwa setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi sepenuhnya.

Isdianto juga Menegaskan bahwa Yankomas adalah unit yang strategi dalam upaya pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, dimana melaksanakan kebijakan sampai evaluasi pelayanan bagi masyarakat sesuai kebijakan teknis.

Tampak yang hadir Kepala BPSDM Hukum dan HAM diSumatera Selatan Hj Tarbiah, Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Hukum dan HAM BPSDM Pocut Elsa, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepri Zaeroji, Para Narasumber Madya, FKPD Kota Tanjungpinang, 60 orang peserta Yonkomas dan serta tamu undangan lainnya. 

WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.08 PM

WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.11 PM 1

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.17 PM

Tanjungpinang, Dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun anggaran 2019, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Badiklatkumham Kepri) lakukan kerja sama dengan 3 (tiga) lembaga diklat pemerintah di wilayah regional Sumatera. Diantaranya Balai Pelatihan Kesehatan Batam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, dan BPSDM Sumatera Selatan.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan ke-3 lembaga diklat tersebut diselenggarakan pada Minggu (14/07/2019) di Hotel Comforta Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Dr.Marjoeki.

Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis Kepemimpinan,Indro Purwoko,Bc.IP.S.Sos., Kepala Pengembangan Diklat Teknis Fungsional dan HAM, Pocut Eliza,S.Sos,SH.MH., Kepala Divisi Administrasi Kanwilkumham Kepulauan Riau, Ajar Anggono,SH.,MH, dan para peserta Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angatan I & II.

Kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12 Tahun 2018 dimana dalam pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah B.

Berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa Badiklatkumham merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan wilayah kerja yang juga telah diatur didalam nya.

Sebagai UPT yang baru berjalan setahun ini Badiklatkumham Kepri diberi amanat untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) pada Tahun Anggaran 2019.

Dan dengan keterbatasan sarana prasarana serta belum terakreditasinya Badiklatkumham Kepri ini direncanakan akan melaksanakan Latsar dengan jumlah peserta sebanyak 354 yang dibagi 3 Rayon antara lain : Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dengan jumlah peserta 177 orang pegawai (43 orang pegawai golongan III, 134 orang pegawai golongan II), Batam ( meliputi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat) dengan jumlah peserta 108 orang pegawai ( 36 orang pegawai golongan III dan 72 orang pegawai golongan II), serta Palembang (meliputi Sumatera Selatan,

Jambi dan Bangka Belitung) dengan jumlah peserta 69 orang pegawai (33 orang pegawai golongan III dan 36 pegawai golongan II)

Adapun bentuk kerjasama tersebut meliputi Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Penyediaan Tenaga Pengajar / Fasilitator, dan Pelaksanaan penjamin mutu.

Kepala BPSDM, Dr Mardjoeki mengemukakan bahwa "perjanjian kerjasama merupakan bentuk sinergitas dan tanggung jawab kita bersama, pemenuhan kompetensi ASN harus dilaksanakan dengan baik sehingga generasi penerus kita sebagai ASN betul-betul mampu merespons berbagai dinamika yang akan terjadi puluhan tahun ke depan dan Pelaksanaan Latsar menjadi bagian penting didalam upaya kita untuk menyiapkan para ASN untuk mengemban tanggung jawab yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan dinamika yang sedemikian cepat baik dalam penilaian statik maupun dalam perkembangan teknologi informasi yang begitu masif didalam kehidupan kita, para CPNS inilah yang pada akhirnya nanti yang akan melaksanakan serta merespons dinamika-dinamika yang akan terjadi dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing oleh karena itu diperlukan sinergitas yang hari ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini ". (Humas/Novian)

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.18 PM 1

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.18 PM

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.19 PM

54353452 275834423330607 1606319194633142272 n

Batam, Memasuki hari ke-3 Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan, diisi materi ceramah pengembangan SDM Aparatur Hukum dan HAM oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (Ses.BPSDM), Bapak Hantor Situmorang,S.Pd.,M.Si.

dalam paparannya beliau menjelaskan beberapa tantangan dalam pembangunan ASN seperti adanya tuntutan global dalam hal Daya saing bangsa dan terciptanya Birokrasi kelas dunia, kemudian adanya tuntutan nasional seperti Korupsi, Akuntabilitas Publik, Inefisiensi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan narkoba. selain itu tantangan yang lebih kompleks antara lain terkait dengan Kualitas Pengembangan Kompetensi, Gab Kompetensi dan Implementasi UU ASN, Dan dalam menghadapi berbagai tuntutan tersebut saat ini setiap kementerian/lembaga berlomba-lomba menunjukkan arah perkembangan yang semakin baik menuju perubahan yang diinginkan.

Selain itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ses.BPSDM terkait Fungsi dan Tugas ASN, yakni sebagai Pelaksana Kebijakan Pemerintah, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Dalam kebijakan pengembangan SDM ASN, terdapat 3(tiga) Jenis Kompetensi yang perlu dikuasai setiap ASN meliputi yang pertama Kompetensi Teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kemudian yang kedua Kompetensi Managerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau managemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan terakhir adalah Kompetensi Sosial kultural,diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemu dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Adapun bentuk dari pengembangan kompetensi aparatur itu sendiri, terdiri dari Pendidikan seperti pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar dan Pelatihan dalam bentuk Klasikal seperti pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis dan atau penataran, kemudian Pelatihan dalam bentuk non klasikal seperti bimbingan ditempat kerja/coaching, dan mentoring ditempat kerja, pelatihan jarak jauh dengan system e-learning, magang, dan pertukaran pegawai.

Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM, dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan SDM telah mengambil langkah preventif, seperti pendirian 3(tiga) Balai Diklat dan penyelenggaraan pelatihan secara elektronik (e-learning). Pendirian 3(tiga) Balai Diklat ini juga salah satunya untuk mendekatkan pelayanan kepada para ASN Kemenkumham yang berada didaerah agar proses delivery kompetensi lebih cepat diterima. Selain itu ditahun 2019 ini BPSDM Hukum dan HAM menargetkan akan mendiklatkan 17.000 Pegawai dalam bentuk diklat e-learning, dimana setiap orangnya akan mendapatkan 2(dua) Diklat sehingga nantinya BPSDM akan mengeluarkan Sertifikat sebanyak 35.000 sertifikat yang rencananya juga dalam bentuk elektronik.
Sebagai ASN yang hidup diera/generasi revolusi Industri 4.0, kita dituntut untuk Open Mind & Open Heart dan fokus terhadap penguasaan teknologi baik itu sebagai pengguna maupun sebagai pengembang, sehingga kedapan lebih banyak lagi inovasi yang tercipta dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan.

55480174 275834366663946 7290484076157337600 n

54236887 275834369997279 8729937052537192448 n

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.42 1

Batam, Bertempat di Wisma Batam Kementerian Agama, Kota Batam pada Senin (18/03/2019), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan.

Pembukaan Pelatihan dibuka dengan Upacara dan bertindak sebagai inspektur adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Maulidi Hilal,S.H.,M.Si. dan dihadiri berbagai unsur satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri dan pemerintahan vertikal lainnya seperti : TNI AL, Satbrimob Polda Kepri, Basarnas, Bapelkes Batam, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri dan Badan Kesbangpolinmas Batam.

Dalam sambutan Direktur Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibacakan oleh inspektur upacara, mengatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi pemasyarakatan yang menjadi permasalahan utama adalah lemahnya sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara, khususnya pada lingkungan pintu utama pada lembaga pemasyarakatan dan rumah Tahanan yang mana menjadi gerbang keluar-masuknya orang dan Barang di lapas ataupun rutan yang berpengaruh pada ketentraman dan keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtib dalam pelaksanaan kunjungan/besukan di dalam lapas dirasakan kurang maksimal, karena rendahnya kualitas petugas pintu utama dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan dilaksanakan langsung 2(dua) angkatan dan diikuti oleh 80 (delapan puluh) peserta yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Pria dan 5 (lima) Wanita. Adapun Narasumber dan Tenaga Pengajar dalam pelatihan ini berasal dari internal seperti : Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Kep.Bangka Belitung, Kepala Lapas Kelas IIA Batam, Kepala LPKA Batam, dan pejabat teknis lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dilingkungan Kanwilkumham Kepri. selain tenaga pengajar internal, pelatihan ini juga melibatkan tenaga pengajar dari eksternal seperti Batalyon 10 Marinir / Satria Bhumi Yudha dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.41

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.43 2

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.43 1

236f86e6 364c 4c84 939f eca423e52f9f

 

Setokok, Bertempat di Markas Komando Batalyon Infanteri Marinir 10 / Satria Bhumi Yudha Pulau Setokok Kota Batam, telah dilaksanakan upacara pembukaan pelatihan Pengamanan bagi Kepala Regu pada Lapas dan Rutan. Bertindak selaku inspektur upacara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Mardjoeki.
Upacara yang berlangsung dengan penuh hikmat ini dihadiri oleh unsur pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Unit Pelaksana Teknis dari Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Badan Narkotika Provinsi, Komandan Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Polda Kepri dan unsur jajaran pimpinan dari TNI & Polri serta Satker pada instansi vertikal lainnya yang berada di Kota Batam.
Dalam sambutannya Kepala BPSDM, Dr. Mardjoeki mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau atas penyelenggaraan pelatihan teknis pengamanan bagi kepala regu jaga pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara angkatan I dan II tahun anggaran 2019 dan berharap kepada peserta agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini sehingga outcome yang diharapkan dari pelatihan ini dapat tercapai dengan optimal sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan amanah yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Dalam Upacara juga dilangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM dengan Balai Pelatihan Kesehatan Batam dan Wisma Kementerian Agama Batam yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan HAM, terkait Pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Batam dan Wisma Kementerian Agama Batam sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
 
80 Kepala Regu Pengamanan pada Lapas dan Rutan dilatih Marinir.
Dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan khususnya bagi Kepala Regu pada Lapas dan Rutan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu Jaga pada Lapas dan Rutan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 80 (delapan puluh) peserta yang dibagi 2 Angkatan yang semuanya berasal dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.
Pelatihan ini nantinya berlangsung selama 7 hari yang dimulai pada hari Minggu (24/02/2019), yang diawali dengan pelaksanaan registrasi dan check-in peserta di Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Batam Centre dan berakhir pada Sabtu (02/03/2019) di Markas Komando Batalyon Infanteri 10 Marinir / Satria Bhumi Yudha di Pulau Setokok Kota Batam.
Tenaga Pengajar pada Pelatihan ini berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, serta instansi terkait lainnya dalam hal ini dari Batalyon Infanteri 10 Marinir/ Satria Bhumi Yudha. Diharapkan dengan pelatihan ini peserta mampu menerapkan dan menganalisa teknis dan startegi pengamanan secara cepat, responsif dan terkoordinasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

 

 

0336639b 1996 4414 b440 fd4461b94379

 

e3960f67 1ced 403d ad70 f9277e084ddb

 

ff2dbd0c ae9d 467f a505 88a04d2af371

14022019

Batam, Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan peradaban umat manusia, hal itu dapat dirasakan salah satunya dengan berbagai kemudahan akses informasi yang diperoleh secara realtime tanpa batas waktu dan ruang.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, sebagai institusi yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM dituntut untuk mentransformasi mengikuti perkembangan tersebut dengan membuat terobosan-terobosan baru dalam pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari sistem pengelolaan administrasi dalam hal pendataan peserta pelatihan, sistem ujian berbasis komputer, hingga metode pembelajaran berbasis elektronik (e-learning).

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklatkumham) Kepulauan Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) didaerah yang secara substansial berada dibawah BPSDM Hukum dan HAM, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 15 Februari 2018, dan mulai beroperasi pada bulan september 2018. Sebagai UPT baru, Badiklatkumham Kepulauan Riau dituntut memiliki kemampuan yang sama dengan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Untuk itu pada Kamis (14/02/2019), bertempat di ruang rapat Badiklatkumham Kepri telah dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pegawai dan CPNS terkait beberapa aplikasi yang digunakan oleh BPSDM dalam penyelenggaraan pelatihan. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah dari Bidang Sistem informasi pada Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM Bapak Hendri Guntoro,S.Kom.,M.Si (Kasubbid Sistem dan Jaringan) dan Bapak Widyantoro, S.IP.,M.Si (Kasubbid Data dan Informasi).

Dalam kegiatan tersebut para pegawai dan CPNS diberi pengetahuan terkait berbagai perangkat dan sistem pengoperasian pada aplikasi-aplikasi yang digunakan, seperti CBHRIS (Competency Base Human Resource Information System) yang digunakan sebagai sistem informasi yang berperan sebagai pusat informasi Kompetensi Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, didalam CBHRIS terdapat beberapa fitur mulai dari Pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelatihan meliputi Penjadwalan,Registrasi Peserta,Pengalokasian Kelas,Tenaga pengajar,Fasilitator Kelas, Fasilitator Asrama, selanjutnya pengelolaan Penilaian Kompetensi (Assessment), Penganggaran dan Pelaporan. Aplikasi kedua adalah Computer Base Test (CBT), perangkat Computer Base Test (CBT) dilengkapi dengan mini server dengan flatform linux yang tertanam didalamnya, dan dioperasikan melalui jaringan lokal (Local Network) yang dapat diakses setiap peserta pelatihan untuk ujian baik pre-test maupun post test. Selanjutnya adalah aplikasi e-learning, merupakan aplikasi berbasis web dan dapat pula dijalankan pada smartphone berbasis Android yang dikembangkan dengan platform Learning Management System (LMS) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). e-learning merupakan terobosan paling fundamental dalam penyelenggaraan pelatihan yang jika dilaksanakan dan dikembangkan secara serius dan konsisten dapat berpengaruh terhadap efisiensi dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pelatihan, tanpa mengurangi output dan capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. (Humas Badiklatkumham Kepri)

14022019A

14022019B

14022019C

Copyright © 2019 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .