IMG 20200118 WA0006

Depok, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Badiklatkumham Kepri), melakukan audiensi dengan Plt.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Mien Usihen, di Gedung Pendidikan BPSDM Hukum dan HAM,Cinere,Depok,(15/01/2020).

Didampingi Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Asep Rohimat, Hendy memaparkan beberapa hal terkait capaian kinerja tahun 2019, baik pelaksanaan kegiatan pelatihan, pelaksanaan kinerja anggaran, rencana penyusunan rencana strategis (Renstra) tingkat satuan kerja pada Badiklatkumham Kepri, serta Hasil Survey Indek Pesepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyampaian capaian pelaksanaan kegiatan pelatihan, Kabadiklat melaporkan bahwa ditahun 2019 Badiklatkumham Kepri berhasil menyelenggarakan 6 Pelatihan Klasikal dengan 11 Angkatan, 9 Pelatihan dengan metode e-learning, dengan output peserta keseluruhan berjumlah 715 orang. Selain itu ditahun 2019 Badiklatkumham Kepri juga berhasil menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 3 Rayon antara lain (Rayon Batam berjumlah 118 Orang, Rayon Palembang berjumlah 76 orang, dan Rayon Medan berjumlah 160 orang).

Lanjut Hendy Emil, ditahun 2019 Badiklatkumham Kepri juga mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan Pelatihan dengan metode e-Learning, dan dalam pelaksanaannya dari total peserta berjumlah 320 orang, 100% dinyatakan berhasil lulus.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan Laporan Kegiatan Pelatihan yang telah diselenggarakan selama semester ke-2 tahun 2019.

Terkait capaian kinerja anggaran dilaporkan bahwa Badiklatkumham Kepri di Tahun 2019, nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,14, kemudian nilai pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Penganggaran (SMART) sebesar 99,43 dan penyerapan anggaran sebesar 94,88.

Kemudian dilaporkan bahwa Hasil Survey Indek Pesepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks
Integritas Internal Organisasi Badiklatkumham Kepri per 14 Januari 2020, ketiganya mendapatkan nilai A.

Di tahun 2020 ini Badiklatkumham Kepri juga akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tingkat Satuan Kerja (Satker), Hal ini penting mengingat sebagai satuan kerja yang tergolong masih baru, perlu cetak biru agar arah dan tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini juga nantinya sebagai dokumen perencanaan dan instrumen dalam menentukan strategi atau arah yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengelola sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Renstra Badiklatkumham Kepri 2020-2024 nantinya akan mencakup semua hal mulai dari perencanaan fasilitatif maupun subtantif dibidang pengembangan SDM dan tentunya disusun berdasarkan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan baik pada tingkat Kementerian maupun BPSDM.

"Kita di Pusat (BPSDM,red) sangat mengapresiasi semua pencapaian yang telah diraih oleh Badiklatkumham Kepri ditahun 2019 lalu, dan kita berharap kedepan semua unit kerja yang ada dapat meningkatkan kinerja bersama mengingat tantangan kinerja yang semakin berat apalagi ditahun 2020 ini semua unit dan satker didorong untuk diusulkan menjadi WBK/WBBM", ujar Mien Usihen. (novian/)

IMG 20200118 WA0004

IMG 20200118 WA0003

 

WhatsApp Image 2019 11 14 at 02.54.09 1

Batam (14/11). Latsar CPNS sebagai sebuah pelatihan yang terintegrasi (PerLAN No.12 Tahun 2018 tentang Latsar CPNS), memiliki program habituasi, yaitu proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa (terlatih) melakukan sesuatu yang bersifat instrisik pada lingkungan kerjanya serta penciptaan situasi dan kondisi (persistence life situation) tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi (pengumpamaan) melalui intervensi tertentu. Habituasi dilaksanakan minimal 30 hari kerja diSatker masing-masing peserta Latsar dengan bimbingan Mentor sebagai atasan langsung. Habituasi merupakan implementasi dari rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta Latsar dengan bimbingan Coach dan Mentor serta telah diuji melalui seminar rancangan aktualisasi pada akhir on Campus I.

Menurut Kirkpatrick, peserta pelatihan dianggap telah belajar apabila pada dirinya telah ada perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun perbaikan keterampilan, oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program training maka ketiga aspek tersebut perlu diukur. Oleh karenanya, Balai Diklat Hukum dan HAM Kep.Riau melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan habituasi pada masa Off Campuss Latsar CPNS Kemenkumham Rayon Batam, Medan dan Palembang pada tanggal 6 sd 15 November 2019 dengan mengambil sample Kanwil Riau, Rudenim Pekanbaru, Lapas Terbuka Rumbai, Kanwil Sumsel, Kanim Palembang, Kanwil Sumut, Rudenim Medan, BHP Medan, Kanwil Jambi, Kanim Jambi, Kanwil Aceh dan Kanim Banda Aceh.

Metode monitoring dan evaluasi habituasi Latsar dimaksud melalui survey 360 derajat dengan tools kuesioner yang sudah disiapkan serta melakukan wawancara pada para pemangku jabatan yang sdh ditentukan dengan panduan pedoman wawancara yang sdh ditetapkan oleh Tim.

Selain mengukur efektivitas keberhasilan proses pembelajaran (evaluating learning) Latsar CPNS Kemenkumham Tahun 2019 pada Wilayah Kerja Badiklat Hukum dan HAM Kep.Riau, monev habituasi tersebut juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan Latsar CPNS dimasa mendatang, memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pelatihan pada Badiklat Hukum dan HAM Kep.Riau sesuai amanat Permenkumham No. M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Permenkumham No.M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham No.4 Tahun 2018 tentang Orta Badiklat Hukum dan HAM serta PerLAN No.12 Tahun 2018 tentang Latsar CPNS sekaligus dalam rangka sosialisasi Program Pelatihan Badiklat Hukum dan HAM Kep.Riau Tahun 2020 dan Sosialisasi Kemenkumham Corporate University (Kumham CorpU) sebagai rencana strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. (Aro/Humas)

WhatsApp Image 2019 11 14 at 02.54.14

WhatsApp Image 2019 11 14 at 02.54.08

WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.11 PM

Batam - Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan  Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) angkatan I dan II, kegiatan yang di buka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, H Isdianto dilaksanakan di Hotel Comforta, Tanjungpinang, Senin (15/7/2019).

Dikutip dalam sambutannya Isdianto mengatakan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh elemen masyarakat adalah tanggungjawab aparatur negara. Terutama menyangkut masalah Hak Asasi Manusia, dalam hal ini negara menjamin seluruh hak asasi manusia.

Dalam menjalankan peran dan tanggungjawab atas pemenuhan HAM, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Hal ini sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan bagi setiap masyarakatnya.

Dari pelatihan ini nantinya diharapkan para peserta bisa lebih menyadari akan peran dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM baik secara nasional maupun internasional. Dan memahami juga bahwa setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi sepenuhnya.

Isdianto juga Menegaskan bahwa Yankomas adalah unit yang strategi dalam upaya pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, dimana melaksanakan kebijakan sampai evaluasi pelayanan bagi masyarakat sesuai kebijakan teknis.

Tampak yang hadir Kepala BPSDM Hukum dan HAM diSumatera Selatan Hj Tarbiah, Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Hukum dan HAM BPSDM Pocut Elsa, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepri Zaeroji, Para Narasumber Madya, FKPD Kota Tanjungpinang, 60 orang peserta Yonkomas dan serta tamu undangan lainnya. 

WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.08 PM

WhatsApp Image 2019 07 15 at 8.38.11 PM 1

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.17 PM

Tanjungpinang, Dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun anggaran 2019, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Badiklatkumham Kepri) lakukan kerja sama dengan 3 (tiga) lembaga diklat pemerintah di wilayah regional Sumatera. Diantaranya Balai Pelatihan Kesehatan Batam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, dan BPSDM Sumatera Selatan.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan ke-3 lembaga diklat tersebut diselenggarakan pada Minggu (14/07/2019) di Hotel Comforta Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Dr.Marjoeki.

Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis Kepemimpinan,Indro Purwoko,Bc.IP.S.Sos., Kepala Pengembangan Diklat Teknis Fungsional dan HAM, Pocut Eliza,S.Sos,SH.MH., Kepala Divisi Administrasi Kanwilkumham Kepulauan Riau, Ajar Anggono,SH.,MH, dan para peserta Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angatan I & II.

Kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12 Tahun 2018 dimana dalam pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah B.

Berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa Badiklatkumham merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan wilayah kerja yang juga telah diatur didalam nya.

Sebagai UPT yang baru berjalan setahun ini Badiklatkumham Kepri diberi amanat untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) pada Tahun Anggaran 2019.

Dan dengan keterbatasan sarana prasarana serta belum terakreditasinya Badiklatkumham Kepri ini direncanakan akan melaksanakan Latsar dengan jumlah peserta sebanyak 354 yang dibagi 3 Rayon antara lain : Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dengan jumlah peserta 177 orang pegawai (43 orang pegawai golongan III, 134 orang pegawai golongan II), Batam ( meliputi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat) dengan jumlah peserta 108 orang pegawai ( 36 orang pegawai golongan III dan 72 orang pegawai golongan II), serta Palembang (meliputi Sumatera Selatan,

Jambi dan Bangka Belitung) dengan jumlah peserta 69 orang pegawai (33 orang pegawai golongan III dan 36 pegawai golongan II)

Adapun bentuk kerjasama tersebut meliputi Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Penyediaan Tenaga Pengajar / Fasilitator, dan Pelaksanaan penjamin mutu.

Kepala BPSDM, Dr Mardjoeki mengemukakan bahwa "perjanjian kerjasama merupakan bentuk sinergitas dan tanggung jawab kita bersama, pemenuhan kompetensi ASN harus dilaksanakan dengan baik sehingga generasi penerus kita sebagai ASN betul-betul mampu merespons berbagai dinamika yang akan terjadi puluhan tahun ke depan dan Pelaksanaan Latsar menjadi bagian penting didalam upaya kita untuk menyiapkan para ASN untuk mengemban tanggung jawab yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan dinamika yang sedemikian cepat baik dalam penilaian statik maupun dalam perkembangan teknologi informasi yang begitu masif didalam kehidupan kita, para CPNS inilah yang pada akhirnya nanti yang akan melaksanakan serta merespons dinamika-dinamika yang akan terjadi dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing oleh karena itu diperlukan sinergitas yang hari ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini ". (Humas/Novian)

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.18 PM 1

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.18 PM

WhatsApp Image 2019 07 15 at 10.27.19 PM

54353452 275834423330607 1606319194633142272 n

Batam, Memasuki hari ke-3 Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan, diisi materi ceramah pengembangan SDM Aparatur Hukum dan HAM oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (Ses.BPSDM), Bapak Hantor Situmorang,S.Pd.,M.Si.

dalam paparannya beliau menjelaskan beberapa tantangan dalam pembangunan ASN seperti adanya tuntutan global dalam hal Daya saing bangsa dan terciptanya Birokrasi kelas dunia, kemudian adanya tuntutan nasional seperti Korupsi, Akuntabilitas Publik, Inefisiensi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan narkoba. selain itu tantangan yang lebih kompleks antara lain terkait dengan Kualitas Pengembangan Kompetensi, Gab Kompetensi dan Implementasi UU ASN, Dan dalam menghadapi berbagai tuntutan tersebut saat ini setiap kementerian/lembaga berlomba-lomba menunjukkan arah perkembangan yang semakin baik menuju perubahan yang diinginkan.

Selain itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ses.BPSDM terkait Fungsi dan Tugas ASN, yakni sebagai Pelaksana Kebijakan Pemerintah, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Dalam kebijakan pengembangan SDM ASN, terdapat 3(tiga) Jenis Kompetensi yang perlu dikuasai setiap ASN meliputi yang pertama Kompetensi Teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kemudian yang kedua Kompetensi Managerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau managemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan terakhir adalah Kompetensi Sosial kultural,diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemu dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Adapun bentuk dari pengembangan kompetensi aparatur itu sendiri, terdiri dari Pendidikan seperti pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar dan Pelatihan dalam bentuk Klasikal seperti pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis dan atau penataran, kemudian Pelatihan dalam bentuk non klasikal seperti bimbingan ditempat kerja/coaching, dan mentoring ditempat kerja, pelatihan jarak jauh dengan system e-learning, magang, dan pertukaran pegawai.

Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM, dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan SDM telah mengambil langkah preventif, seperti pendirian 3(tiga) Balai Diklat dan penyelenggaraan pelatihan secara elektronik (e-learning). Pendirian 3(tiga) Balai Diklat ini juga salah satunya untuk mendekatkan pelayanan kepada para ASN Kemenkumham yang berada didaerah agar proses delivery kompetensi lebih cepat diterima. Selain itu ditahun 2019 ini BPSDM Hukum dan HAM menargetkan akan mendiklatkan 17.000 Pegawai dalam bentuk diklat e-learning, dimana setiap orangnya akan mendapatkan 2(dua) Diklat sehingga nantinya BPSDM akan mengeluarkan Sertifikat sebanyak 35.000 sertifikat yang rencananya juga dalam bentuk elektronik.
Sebagai ASN yang hidup diera/generasi revolusi Industri 4.0, kita dituntut untuk Open Mind & Open Heart dan fokus terhadap penguasaan teknologi baik itu sebagai pengguna maupun sebagai pengembang, sehingga kedapan lebih banyak lagi inovasi yang tercipta dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan.

55480174 275834366663946 7290484076157337600 n

54236887 275834369997279 8729937052537192448 n

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.42 1

Batam, Bertempat di Wisma Batam Kementerian Agama, Kota Batam pada Senin (18/03/2019), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan.

Pembukaan Pelatihan dibuka dengan Upacara dan bertindak sebagai inspektur adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Maulidi Hilal,S.H.,M.Si. dan dihadiri berbagai unsur satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri dan pemerintahan vertikal lainnya seperti : TNI AL, Satbrimob Polda Kepri, Basarnas, Bapelkes Batam, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri dan Badan Kesbangpolinmas Batam.

Dalam sambutan Direktur Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibacakan oleh inspektur upacara, mengatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi pemasyarakatan yang menjadi permasalahan utama adalah lemahnya sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara, khususnya pada lingkungan pintu utama pada lembaga pemasyarakatan dan rumah Tahanan yang mana menjadi gerbang keluar-masuknya orang dan Barang di lapas ataupun rutan yang berpengaruh pada ketentraman dan keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtib dalam pelaksanaan kunjungan/besukan di dalam lapas dirasakan kurang maksimal, karena rendahnya kualitas petugas pintu utama dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan dilaksanakan langsung 2(dua) angkatan dan diikuti oleh 80 (delapan puluh) peserta yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Pria dan 5 (lima) Wanita. Adapun Narasumber dan Tenaga Pengajar dalam pelatihan ini berasal dari internal seperti : Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Kep.Bangka Belitung, Kepala Lapas Kelas IIA Batam, Kepala LPKA Batam, dan pejabat teknis lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dilingkungan Kanwilkumham Kepri. selain tenaga pengajar internal, pelatihan ini juga melibatkan tenaga pengajar dari eksternal seperti Batalyon 10 Marinir / Satria Bhumi Yudha dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.41

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.43 2

WhatsApp Image 2019 03 18 at 12.45.43 1

Copyright © 2020 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .