65301379 327072981517324 349727680695894016 n

SEMARANG – Sebanyak delapan puluh (80) peserta mengikuti pembukaan Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan TA 2019 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Senin, (24/06).

Pembukaan Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan TA 2019 dihadiri oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Pusat Pengembangan Diklat Tekpim BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan jajaran, Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Badan BPSDMD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala UPT Se Eks Karesidenan Semarang, dan Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kasie Penyelenggara, Meivita Dewi W., mengawali kegiatan dengan menyampaikan laporan bahwa Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan TA 2019 diselenggarakan sebagai salah satu perwujudan peningkatan SDM ASN dalam ranah pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan TA 2019 dilaksanakan selama 7 hari terhitung dari tanggal 23-29 Juni 2019 bertempat di Hotel @HOM Jl. Pandanaran No. 119, Semarang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kadiv Imigrasi, Ramli H.S, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta yang hadir pada kegiatan Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan TA 2019. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dengan diadakannya diklat ini peserta dapat bekerja lebih giat lagi dan terus menggelorakan semangat WBK/WBBM dalam bekerja.

Sambutan selanjutnya diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Mardjoeki, yang kembali menegaskan bahwa ASN memiliki hak untuk mengembangkan pengetahuan mereka sehingga diadakanlah kegiatan pelatihan teknis untuk membantu meningkatkan profesionalitas ASN dalam bekerja.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berbeda pula cara penanganan dalam Lapas dan Rutan. Materi-materi yang disusun dalam Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan yang diberikan bertujuan untuk membantu Kepala Regu dalam menghadapi perubahan dinamika yang terjadi akibat perkembangan zaman.

“Wawasan ASN haruslah luas, dalam hal ini kepala regu karena kini tahanan dapat berasal dari berbagai macam kalangan yang memiliki wawasan yang tinggi. ASN perlu mengetahui perkembangan teknologi, harus mampu membangun jaringan, harus mampu berinovasi, dan punya integritas tinggi dalam bekerja,” papar Dr. Mardjoeki.

Pada tahun 2024, pemerintah mencanangkan telah tercapainya SMART ASN yang dimulai sejak saat ini dengan menggalakkan program reformasi birokrasi sehingga ASN Indonesia memiliki kualitas dan profesionalitas yang dapat bersaing di kelas dunia.

Pada akhir sambutan, Dr. Mardjoeki menutupnya dengan mengutip Warren Buffet, yaitu “In looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence and energy. And if they don’t have the first, the other two will kill you.”

Kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai bentuk simbolis peresmian pembukaan Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Pada Lapas dan Rutan serta berfoto bersama dengan seluruh peserta Pelatihan Teknis.

#Kemenkumham #KolaborasiBerkinerja #JatengGayeng
(Humas)

65226276 327073021517320 2330646458232995840 n

65205104 327074838183805 5115149356244140032 o

1223655

SEMARANG – Sebanyak enam puluh (60) peserta mengikuti Pelatihan Teknis Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikas Masyarakat Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Jumat, (20/06). Kegiatan Diklat dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, dan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kasie Penyelenggara, Meivita Dewi W., mengawali kegiatan dengan menyampaikan laporan bahwa kegiatan Diklat Yankomas diselenggarakan sebagai salah satu perwujudan memberikan SDM yang mumpuni dalam pelayanan publik di bidang penegakkan HAM. Adanya perubahan paradigma dan orientasi pelayanan diharapkan memberikan kepuasan bagi masyarakat yang sejalan dengan prinsip dan aturan yang telah disepakati bersama dalam UU.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta yang hadir pada kegiatan Diklat. Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah berharap dengan adanya pelatihan ini, dapat menambah pengetahuan peserta dalam penanganan Yankomas dan penegakan HAM. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Zona Integritas.

“Silakan berdiskusi untuk dapat merumuskan tolok ukur dalam memutuskan apakah sebuah aduan masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM atau tidak,” arahnya.

Kakanwil mempersilakan para peserta untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan tenaga pengajar baik yang didatangkan langsung dari BPSDM Hukum dan HAM, maupun tenaga pengajar ahli dari BPN Jawa Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam membahas aduan Yankomas yang ditemui di satuan kerja masing-masing.

#Kemenkumham #KolaborasiBerkinerja #JatengGayeng
(Humas)

64627700 324038945154061 7696782849873018880 n

65001192 324038655154090 3081261717708079104 n

64437299 324038898487399 7654684980596965376 n

64461830 324039025154053 4103304440545542144 n

61290316 308898313334791 8427790007388864512 n

SEMARANG – Guna mempermudah opperasional, tugas dan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan bantuan dengan melakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) kendaraan operasional roda empat kepada Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah bertempat di halaman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Penyerahan transfer BMN berupa mobil dinas operasional ini dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual, Chairani Idha K, dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Susilo Pramono.

Hadir pula dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Diklat, Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi, dan Kepala Seksi Penyelenggara.

Dengan serah terima 1 (satu) buah kendaraan dinas operasional merk Toyota Innova berwarna hitam ini, diharapkan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat meningkatkan operasional pelayanan, serta dapat memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelatihan teknis.

#Kemenkumham #KolaborasiBerkinerja #JatengGayeng

(Humas)

58380950 288341642057125 1455744032146718720 n

Semarang — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, DR Mardjoeki, membuka secara langsung Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I & II Tahun Anggaran 2019 di Hotel @HOM Semarang pada Senin, (22/04). Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 21-27 April 2019, dengan jumlah total 80 (delapan puluh) peserta dari 10 Kantor Wilayah yang menjadi wilayah kerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Hadir dalam acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM, Indro Purwoko, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada jajaran Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Mengawali acara, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, menyampaikan laporan singkat mengenai penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I & II Tahun Anggaran 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peseta dan menantikan sesi diskusi interaktif nantinya mengenai pengawasan Keimigrasian dengan peserta.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, DR. Mardjoeki, menekankan pentingnya fungsi keimigrasian. Beliau mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, berdasarkan data pada Ditjen Imigrasi terdapat peningkatan jumlah Orang Asing di Indonesia akibat kebijakan bebas visa. Petugas keimigrasian harus memiliki kemampuan dalam menindak pelanggaran keimigrasian yang muncul. Terbitnya kebijakan bebas visa membuat pengawasan Keimigrasian kini ditingkatkan hingga di tingkat kecamatan.

“Keberadaan Orang Asing menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang berdampak positif bagi para pemangku jabatan karena permasalahan tersebut seharusnya dapat memunculkan solusi baru pula,” ungkap Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mardjoeki menyampaikan pula bahwa tiap ASN memiliki hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Pelatihan Teknis ini menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas ASN dalam pelayanan publik sehingga dapat bersaing dengan sektor swasta. “Ke depannya, pelayanan kita harus sama seperti pelayanan di sektor swasta. Saya ingin setiap orang yang bekerja di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, mulai dari Satuan Pengamanan hingga Pejabat Pimti Pratama dapat memberikan pelayanan terbaik bagi publik,” tegasnya.

Pelatihan Teknis Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jateng ini diharapkan dapat memunculkan bibit ASN yang SMART, yaitu aparatur yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan produktivitas yang mumpuni sehingga dapat memberikan solusi yang dapat membantu pengambilan keputusan para pemangku jabatan.

#Kemenkumham #KolaborasiBerkinerja #JatengGayeng

“Always The Best”

(Humas)

58019434 288341665390456 7628778841674088448 n

58373110 288342398723716 1926537705521414144 n

56775559 280657849492171 1752582119760068608 n

Semarang - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Penguatan Pemahaman aplikasi CBHRIS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada, Senin (08/04).

Kegiatan ini dibuka oleh Kabid Sistem Informasi pada Pusat Penilaian Kompetensi, Haddryson, didampingi oleh Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan diikuti oleh 23 orang peserta yang berasal dari Kanwil Jawa Tengah serta Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Aplikasi CBHRIS merupakan aplikasi yang dikembangkan langsung oleh BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang memuat fitur E-Learning, CBT, SIEVA, untuk memudahkan penyelenggaraan dan evaluasi dalam suatu pelatihan. Adanya E-Learning yang terdapat di aplikasi CBHRIS dapat memaksimalkan ikut sertanya 1000 orang dalam satu kali pelaksanaan diklat.

Analis Sistem dan Jaringan Komputer, Ari Fauzi Mukti Nugroho, menjadi pemateri penguatan pemahaman aplikasi CBHRIS untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan SDM melalui kegiatan diklat yang berbasis elektronik dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Kementerian hukum dan HAM RI khususnya di lingkup Jawa Tengah.

#KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
“Always The Best”

(Humas Badiklatkumham Jateng)

56951219 280657882825501 6334260399986180096 n

56610450 280657989492157 2223082159105638400 n

54374686 270252737199349 4223291906806775808 n

Semarang (18/03/2019) – Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menggunakan aplikasi Computer Based Test (CBT) dalam Pre Test Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Angkatan I dan II sebagai bentuk inovasi perubahan dan pemanfaatan teknologi informasi di setiap penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Daftar pertayaan diberikan dalam bentuk kuesioner mengenai beberapa hal terkait pelaksanaan Diklat Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019. Hasil skor ditampilkan secara otomatis oleh komputer segera setelah peserta selesai mengerjakan Pre Test tersebut. Computer Based Test (CBT) atau tes berbasis komputer ini memanfaatkan teknologi telepon pintar pada Handphone peserta yang terkoneksi melalui server lokal.

Dalam pelaksanaan tes berbasis komputer (CBT) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya: ke-ontetikan peserta test, bank soal, dan sistem Computer-based test itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, perangkat lunak berbasis web dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan pengelola. Selanjutnya penerapan ujian berbasis komputer ini memiliki fungsi fleksibel berupa pemanfaatan sebagai media latihan maupun mengukur kemampuan pengguna dalam menjawab pertanyaan pada ujian.

Proses otentikasi dalam tes berbasis komputer (CBT) dilaksanakan dengan menentukan siapa saja yang dapat mengikuti tes. Pada proses ini, peserta tes akan diberikan sebuah username dan password, yang akan digunakan untuk login sehingga peserta dapat masuk dan mengikuti tes. Sistem Computer-Based Test membutuhkan software dan hardware yang mendukung, istilah dalam teknologi informasi yaitu client-server. Di mana Handphone peserta tes (client) terhubung dengan sistem tes berbasis komputer melalui server.

Evaluasi dengan pemanfaatan teknlologi informasi ini penting untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program Diklat Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019 dan implementasinya nanti pada pelaksanaan tugas. Hasil akhir evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019 mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (output). Badiklat Hukum dan HAM Jateng juga mendorong paperless culture, yaitu tidak lagi mengerjakan test secara konvensional, semuanya dijadikan online, bahkan tabulasi hasilnya pun otomatis dan sudah online.

Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menuju Generasi 4.0 – Internet of Things dan secara NYATA berkontribusi untuk Untuk Perkokoh E-Government PASTI Good Governance.

KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
“Always The Best”

(Humas Badiklat Hukum dan HAM Jateng)

53743411 270252757199347 7439760719706324992 n

54203929 270252853866004 1167574236508717056 n

54515175 270252797199343 334675461000921088 n

Copyright © 2019 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .