54374686 270252737199349 4223291906806775808 n

Semarang (18/03/2019) – Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menggunakan aplikasi Computer Based Test (CBT) dalam Pre Test Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Angkatan I dan II sebagai bentuk inovasi perubahan dan pemanfaatan teknologi informasi di setiap penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Daftar pertayaan diberikan dalam bentuk kuesioner mengenai beberapa hal terkait pelaksanaan Diklat Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019. Hasil skor ditampilkan secara otomatis oleh komputer segera setelah peserta selesai mengerjakan Pre Test tersebut. Computer Based Test (CBT) atau tes berbasis komputer ini memanfaatkan teknologi telepon pintar pada Handphone peserta yang terkoneksi melalui server lokal.

Dalam pelaksanaan tes berbasis komputer (CBT) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya: ke-ontetikan peserta test, bank soal, dan sistem Computer-based test itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, perangkat lunak berbasis web dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan pengelola. Selanjutnya penerapan ujian berbasis komputer ini memiliki fungsi fleksibel berupa pemanfaatan sebagai media latihan maupun mengukur kemampuan pengguna dalam menjawab pertanyaan pada ujian.

Proses otentikasi dalam tes berbasis komputer (CBT) dilaksanakan dengan menentukan siapa saja yang dapat mengikuti tes. Pada proses ini, peserta tes akan diberikan sebuah username dan password, yang akan digunakan untuk login sehingga peserta dapat masuk dan mengikuti tes. Sistem Computer-Based Test membutuhkan software dan hardware yang mendukung, istilah dalam teknologi informasi yaitu client-server. Di mana Handphone peserta tes (client) terhubung dengan sistem tes berbasis komputer melalui server.

Evaluasi dengan pemanfaatan teknlologi informasi ini penting untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program Diklat Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019 dan implementasinya nanti pada pelaksanaan tugas. Hasil akhir evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Tahun Anggaran 2019 mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil (output). Badiklat Hukum dan HAM Jateng juga mendorong paperless culture, yaitu tidak lagi mengerjakan test secara konvensional, semuanya dijadikan online, bahkan tabulasi hasilnya pun otomatis dan sudah online.

Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menuju Generasi 4.0 – Internet of Things dan secara NYATA berkontribusi untuk Untuk Perkokoh E-Government PASTI Good Governance.

KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
“Always The Best”

(Humas Badiklat Hukum dan HAM Jateng)

53743411 270252757199347 7439760719706324992 n

54203929 270252853866004 1167574236508717056 n

54515175 270252797199343 334675461000921088 n

53869292 270012477223375 8853531286304718848 n

Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Indro Purwoko, memberikan materi pada Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II.

Dalam materi yang disampaikan secara menarik, diselingi interaksi dan tanya jawab tersebut, Kapustekpim BPSDM menjelaskan bahwa Kompetensi yang diharapkan dibangun pada Diklat Teknis Pengamanan Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan adalah petugas yang memiliki kemampuan menerapkan dan menganalisis teknik dan strategi pengamanan secara cepat, responsif, dan terkoordinasi dengan indikasi kemampuan.

Ada tiga (3) jenis pelatihan teknis pemasyarakatan yang disampaikan beliau, yaitu Pelatihan Teknis substantif, umum, dan manajemen pemasyarakatan. 
Ketiga pelatihan Teknis ini dikeluarkan dalam memenuhi program diklat untuk meningkatkan kompetensi P2U di lapas dan rutan.

"Teman-teman adalah gerbang pertama untuk akses masuk. Pengamanan ini sangat penting dan tidak terkecuali, bahkan pada pejabat-pejabat dan senior-senior teman-teman," ungkapnya.

Indro Purwoko juga memberikan pendalaman materi mengenai pengenalan praktek kerja lapangan terutama mengenai prosedur pengamanan di LAPAS dan RUTAN dan SOP P2U.

Beliau mengingatkan bahwa pengelolaan senjata api bukanlah hal sepele, karena bisa menjadi masalah pidana. Rutan dan Lapas merupakan representasi/keterwakilan masing-masing wilayah.

Menjadi penting bagi para peserta untuk dapat Memahami peraturan tentang pengamanan pada lapas atau rutan, prosedur tetap bidang pengamanan, teknik dan strategi pengamanan, teknik dan strategi penanganan huru hara, dasar- dasar intelijen, pengenalan dasar alat-alat penunjang, pengenalan dasar narkoba, teknik komunikasi, leadership dan dasar-dasar kewaspadaan standar kesehatan.

“Terapkan strategi pengamanan pada Lapas I Rutan dengan mengedepankan HAM, upaya persuasif, pencegahan preventif, komunikasi, koordinasi, dan strategi pengamanan dengan seluruh stakeholder, sehingga semangat kita untuk berkolaborasi berkinerja semakin PASTI dan Nyata,” tutur beliau lebih lanjut.

Di akhir acara, Kepala menutup dengan mengutip Steve Jobs, 
"Satu-satunya nya cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan."

KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
"Always The Best"

(Humas Badiklatkumham Jateng)

54462474 270012553890034 5434736004428726272 n 1

54268321 270012740556682 6990857047235362816 n

54521668 270012617223361 8072290212769693696 n

54228925 269936853897604 1034643272120664064 n

Semarang (18/03/2019) — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, DR Mardjoeki, membuka secara langsung Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Tahun Anggaran 2019 di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang. Kegiatan diklat yang direncanakan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Angkatan dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) orang yang berasal dari 10 Kantor Wilayah yang menjadi wilayah kerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 17 – 23 Maret 2019 dibuka dan diawali dengan persembahan kreasi seni Tari Cindai dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang membawa kemeriahan acara pembukaan.

Hadir dalam acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM, Indro Purwoko, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta hadir pula Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang, Emmilya Rosa, dan perwakilan dari MAKO BRIMOB Polda Jawa Tengah.

Mengawali acara, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, menyampaikan laporan bahwa Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Angkatan I dan II yang diikuti oleh 80 orang peserta yang dimulai pada pagi tadi merupakan pelatihan yang sangat strategis dalam pembentukan kompetensi Petugas Pintu Utama. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengamanan Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan adalah mengembangkan kompetensi bagi Petugas Pintu Utama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Unit Pelaksana Teknis masing-masing

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sutrisman, dalam sambutan selamat datang bagi peseta pelatihan berharap agar para peserta diklat Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan ini agar lebih tangguh, tanggap dan terampil serta berdedikasi tinggi, serta tertanam disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban, berdedikasi dan loyalitas terhadap organisasi, berkemampuan menjaga reputasi diri dan instansi, memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan serta prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan yang tidak mudah, dan penuh tantangan. Sutrisman juga memberikan penekanan untuk Integritas dan disiplin serta etos kerja tinggi agar menjadi fokus prioritas dalam revitalisasi pemasyarakatan yang sekarang sedang menjadi konsentrasi penuh setiap insan pemasyarakatan.

Dalam sambutan sekaligus arahannya Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, DR. Mardjoeki, menekankan dan memberi masukan, bahwa Pelatihan dan Pendidikan Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM aparatur yang professional dan berkualitas. Melalui kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan sebagai instrument penguatan kapasitas SDM aparatur negara dalam rangka memaksimalkan kinerja dengan pengalaman dan pendidikan yang lebih luas berdampak kepada etos kerja dan psikologi SDM untuk meningkatkan kinerjanya.

Lebih lanjut, Mardjoeki mengatakan bahwa integritas, kecerdasan, dan energi merupakan komponen utama yang diperlukan dalam diri seorang Petugas Pintu Utama. Beliau memberikan apresiasi kepada CPNS 2017 yang mampu membuktikan integritasnya yang masih terpelihara dengan baik.

"Ada empat (4) hakekat petugas PAS, yaitu integritas, kemanusiaan, kapasitas profesional, dan kesesuaian pribadi. Maka diadakan pelatihan P2U supaya bisa meningkatkan kualitas pribadi para petugas dan meningkatkan kapasitas nya untuk menjadi lebih baik," ungkapnya.

Mardjoeki menyampaikan pula bahwa telah ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan sebagai panduan dan referensi bagi para penyelenggara diklat untuk lebih memfokuskan kepada kebutuhan – kebutuhan pelatihan yang riil dengan berdasarkan analisa kebutuhan diklat khususnya di bidang Pemasyarakatan nantinya.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI juga melakukan launching Program Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2019, yang terdiri dari 11 Kegiatan Diklat yang bersifat Klasikal dan 8 kegiatan pelatihan E-Learning yang merupakan salah satu kontribusi dari Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menghasilkan ASN yang berintegritas, profesional, berkarakter, dan berkompeten, dan mampu bersinergi untuk menciptakan iklim birokrasi yang efektif, efisien, bersih dari korupsi dan siap melayani.

Di akhir acara, Kepala BPSDM mengutip pernyataan dari *Warren Buffett,* - seorang pebisnis ulung Amerika, Investor dan Pembicara- yang menyatakan bahwa :
“Somebody once said that in looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence, and energy. And if you don't have the first, the other two will kill you. You think about it; it's true ..... untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, insan Pengayoman, bahwa INTEGRITAS adalah hal yang paling utama.

KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
"AlwaysTheBest"

(Humas Badiklatkumham Jateng)

54256215 269936877230935 905721651113492480 n

54279625 269936900564266 2052337426470273024 n

54217421 269937173897572 310553524507246592 n

53661784 269937300564226 589781670681378816 n

 

6a8380a2 861c 46e2 b8c0 99095ad8db5f
 
Semarang - Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2018  di Hotel Gets Semarang pada Selasa, pagi ini (26/02/2019).
 
 
Kegiatan ini sekaligus dalam rangka Pemantapan Program Kerja TA 2018 serta Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2020. Kegiatan Evaluasi dan Pemantapan Program ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Divisi Administrasi, Pejabat Administrator pada Divisi Administrasi serta Pejabat Pengawas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan diikuti pula oleh seluruh jajaran pejabat pengawas dan pelaksana di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam laporannya, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, menyampaikan pagu alokasi anggaran TA 2019. Kabadiklat juga menyampaikan perkiraan realisasi anggaran 2019 di triwulan I Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang direncanakan mencapai angka 21.6%, serta menyampaikan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan selama tahun 2019.
 
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemantapan program ini, dan memberikan arahan terkait penguatan SDM sebagai roda penggerak organisasi, untuk tetap mempunyai semangat, ketahanan dan legacy bagi organisasi. Terkait dengan evaluasi kinerja, kakanwil berpesan agar setiap faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kinerja harus dipadukan dengan keberhasilan yang dicapai. Pesan berikutnya terkait dengan pemantapan program kerja pada tahun 2019 agar dapat dipetakan dan dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Evaluasi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Susilo Pramono, yang memberikan saran bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, kita harus bekerja dengan aktif, terbuka, dan transparan.
 
Terkait dengan pengelolaan anggaran, Kadivmin berpesan bahwa substansi harus berjalan dengan baik, karena sekarang penyusunan anggaran itu dari bawah ke atas. Tidak seperti sebelumnya, dari atas ke bawah. Meski sudah ada patokan berapa anggaran yang dikeluarkan, usulan belanja berasal dari permintaan Satuan Kerja yang bersangkutan. Lebih lanjut, beliau juga memberikan saran agar Latsar dan pelatihan CPNS nantinya bisa diberikan materi dasar-dasar perkantoran. Hal tersebut penting mengingat semakin berkembangnya zaman, pegawai baru perlu diberikan pelatihan untuk menghindari kesalahpahaman dan memelihara etika dan budaya santun sebagai Aparatur Sipil Negara. Materi evaluasi mengenai perencanaan program dan kegiatan selanjutnya disampaikan  oleh Kabag Program dan Humas, yang diwakili Kasubbag dan Pelaporan, Dedi Hartono,  menyampaikan bahwa tiap tujuan memerlukan target kinerja yang bisa diukur, dapat dicapai, dan memiliki batasan waktu yang jelas. "Dalam menentukan besaran gaji itu harus diperhatikan juga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Penyusunan belanja operasional harus memperhatikan efisiensi di dalamnya."
 
Terkait konsultasi dsn koordinasi harus dilakukan penghematan dan dialokasikan ke kantor-kantor yang lebih membutuhkan supaya tidak ada hutang jasa lebih dari  satu bulan. Metode pengukuran belanja operasional selain kebijakan makro dan mikro dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode nilai historis, yaitu kebiasaan instansi dalam membeli barang tersebut. Evaluasi terakhir membahas nilai IKPA dan evaluasi terhadap pengelolaan kebendaharaan yang disampaikan oleh Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN , Maria Titik Sumiyati, mewakili Kepala Bagian Umum yang berhalangan hadir. Disampaikan pula permasalahan pelaksanaan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah mengenai pertanggungjawaban UP yang melebihi batas waktu satu bulan.
 
"Bendahara harus bisa mengatur UP dengan baik, dan pelaksana harus bisa menyelenggarakan kegiatan dengan baik. Pagu minus harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya."demikian disampaikan oleh Maria Titik.
KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
 
"Always The Best"
 
 
Source : (Humas Badiklat Kumham Jateng)

 

 

 

02a119b6 b8ff 47e5 b234 d96bbd679c15

 

2ac996cd 887a 476b bfb7 2453e31a894a

 

03a18362 29fc 40d2 ad84 55650764b838

 

4d87e638 de48 418e 8880 0517dbd61557

 

7aaabe81 676a 43e3 a5d4 b8a3e0fe7b4e

 

077623b6 27c4 43ea b31e 9c072125bbf6

 

67154331 9110 46b5 9be9 a032ad4bdd43

 

c11162a0 9fa1 4635 820f 1f80f88087cc

 

ec55e843 6c1a 4768 9e67 b5c3c4b1544e

47173231 209459619945328 6885651273564028928 n

Mataram-NTB (30/11) – Bentuk mekanisme Pengawasan Keimigrasian terbagi 3 tahap yaitu Before Border, At Border, dan After Border. Dengan mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas, dan memberikan banyak kesempatan kepada Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dari daerah mana saja, maka pengawasan Orang Asing menjadi suatu hal yang membutuhkan perhatian ekstra dari para pemangku kepentingan.

Gusti Ayu Made Widnyani, SH, Kasubbid Lalu Lintas Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB memberikan materi mengenai SOP dan mekanisme Pengawasan Keimigrasian yang bersifat Administratif yaitu Pengawasan yang dilakukan melalui Penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pemgolahan data, dan penyajian, atau penyebaran informasi secara manual atau elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan Orang Asing.

Selain itu, Ibu Widnyani juga menjelaskan mengenai SOP Pengawasan Keimgrasian yang bersifat Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan dalam bentuk pemantauan, razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tindakan pidana keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian tidak hanya diberlakukan untuk Orang Asing saja, tetapi juga diberlakukan untuk Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Berbagai contoh kasus mengenai tindak pelanggaran keimigrasian dijelaskan dengan sangat baik oleh Ibu Widnyani, termasuk di dalamnya penjelasan runtut mengenai SOP penanganan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Keimigrasian tersebut.

(Humas Badiklat Hukum dan HAM Jateng)

47133412 209459596611997 4993548575712477184 n

46844452 209459573278666 536510559948898304 n

46952313 207174420173848 3392527309138296832 n

(Mataram, Senin, 26/11). Widya Iswara Utama, Ma’mun Bc.IP.SH.MH mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, membuka secara langsung Diklat Pengawasan Orang Asing Tahun Anggaran 2018 di Lombok Astoria Hotel – Mataram Nusa Tenggara Barat yang direncanakan akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 25 November – 01 Desember 2018.

Hadir dalam acara ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Plt.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Dalam laporannya, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, menyampaikan bahwa Diklat Pengawasan Orang Asing Tahun Anggaran 2018 yang diikuti oleh 40 orang peserta diklat dari Satuan Kerja pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat merupakan Diklat yang sangat strategis dalam pembentukan kompetensi Petugas Imigrasi atau para pegawai yang melaksanakan tugas di bidang keimigrasian. Kepala Badiklat menyampaikan pula bahwa Penyelenggaraan Diklat Pengawasan Orang Asing adalah untuk mengembangkan kompetens dan memberikan pemahaman secara teknis tentang Pengawasan Orang Asing dan Keimigrasian bagi peserta dalam pelaksanaan tugas bidang Pengawasan dan Penindakan serta mampu menerapkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara cepat, teliti dan terkoordinasi.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, H. Faisol Ali, SH.MH, dalam sambutan selamat datang bagi peseta diklat berharap bagi para peserta diklat Pengawasan Orang Asing ini agar lebih tangguh, tanggap dan terampil serta berdedikasi tinggi, serta tertanam disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian, berdedikasi dan loyalitas terhadap organisasi, berkemampuan menjaga reputasi diri dan instansi, memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan serta prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan yang tidak mudah, dan penuh tantangan.

Faisol Ali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kepercayaan yang diperoleh sebagai lokasi penyelenggaraan diklat Pengawasan Orang Asing untuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan diklat ini merupakan suatu kesempatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat bisa bangkit dan pulih dari musibah bencana alam Gempa Bumi yang beberapa waktu lalu melanda di wilayah ini. Dengan semangat NTB Bangkit !!!, sudah waktunya bangkit dari semua hal, bangkit untuk kinerja yang lebih baik, juga termasuk bangkit untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri.

Faisol Ali berharap, ada kesinambungan untuk penyelenggaraan diklat di Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang, untuk memberikan kesempatan kepada pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan.

Dalam sambutan mewakili Kepala BPSDM, Widya Iswara Utama, Ma’Mun menekankan dan memberi masukan, bahwa Pelatihan dan Pendidikan Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan berkualitas.

Seyogyanya pelatihan dan pendidikan bagi SDM aparatur pelayanan publik memberikan kontribusi yang dominan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang prima dan berkualitas. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti menjadi kunci terhadap kualitas pelayanan yang diberikan,.

Ma’mun menyampaikan pula mengenai keterlibatan beliau dalam konsinyering dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Pelatihan Teknis Imigrasi dan Pemsayarakatan pada tanggal 17 September 2018 lalu. Dalam beberapa waktu ke depan, Pelatihan Teknis yang diikuti oleh setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dimasukan menjadi salah satu persyaratan peningkatan karier seorang ASN dalam menduduki sebuah jabatan, selain sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa setiap ASN harus menempuh minmal 20 Jam Pelajaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun., Maka melalui kesempatan untuk mengikuti diklat ini, harus digunakan dan dimanfaatkan sebesarnya bagi para peserta diklat.

(Humas Badiklat Hukum dan HAM Jateng)

46902142 207174216840535 4133701221179457536 n

46792324 207174270173863 3733069820019605504 n

46776439 207174200173870 8603216821312552960 n

Copyright © 2019 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .