Berita BPSDM

15102018Q
Oktober 15, 2018

Penguatan PPNS Imigrasi

in Berita BPSDM by humas
DEPOK – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyelenggarakan Pembukaan Diklat Teknis Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahun Anggaran 2018 yang bertepat di Guest House (15/11/2018). Perlu kita ketahui bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Dalam sambutannya Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Chairani Idha menyampaikan bahwa perlu disadari persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian dirasakan semakin meningkat dan kompleks. Untuk menyikapi keadaan ini diperlukan dukungan baik secara kualitas maupun kuantitas dari pejabat…
15102018
Oktober 15, 2018

Masa Pembinaan Awal Calon Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM

in Berita BPSDM by humas
Depok – Pagi ini sebanyak 602 Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Calon Taruna Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) mengikuti upacara pembukaan masa pembinaan awal, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan HAM, bertempat di lapangan Upacara (15/10/2018). Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Chairani Idha dalam amanatnya menyampaikan bahwa proses menjadi taruna POLTEKIM dan POLTEKIP harus melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah masa pembinaan awal dengan segala programnya. Masa pembinaan awal adalah proses mempersiapkan calon taruna untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan masa pembinaan awal ini akan sangat menentukan keberhasilan dari proses kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, menyampaikan…
10102018
Oktober 10, 2018

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Wajib Ikut Uji Kompetensi

in Berita BPSDM by humas
Depok – Kegiatan Uji Kompetensi untuk Inpassing bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Tahun Anggaran 2018 ini merupakan salah satu tahapan yang wajib diikuti oleh calon pemegang jabatan fungsional Penyuluh Hukum serta menjadi bagian dari Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Hantor Situmorang saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Penyesuaian/ INPASSING Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bertempat di kelas Q ((10/102018). Lebih lanjut dijelaskan Pelaksaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2017. Kebijakan Inpassing Nasional yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan Sumber Daya Manusia…
09102018q
Oktober 09, 2018

Ini Dia, Peringkat Tiga Terbaik Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

in Berita BPSDM by humas
Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan Penutupan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2018 pada hari Selasa (09/10/2018) bertempat di Guest House BPSDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Mardjoeki selaku Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini telah berlangsung selama 113 hari kerja yang dimulai pada tanggal 11 Mei dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2018. Pelatihan dasar CPNS Golongan III diselenggarakan untuk membentuk PNS Profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap, perilaku bela Negara, nilai nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta menguasai bagian tugas dan perannya secara professional. Pendidikan yang diberikan kepada…
09102018
Oktober 09, 2018

Pembukaan DIKLAT Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VII

in Berita BPSDM by humas
Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menggelar kegiatan Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VII. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki pada pagi ini (09/10/2018) di Guest House. Peran pembimbing kemasyarakatan yaitu melakukan penelitian terkait antara lain latar belakang melakukan tindak pidana, potensi pelaku melakukan tindak pidana, kondisi keluarga baik pelaku maupun korban dan kondisi lingkungan masyarakat, menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan kompleksnya tugas pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan sosok petugas yang memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang tinggi. Sebagai salah satu upaya untuk…

BPSDM On Youtube

Copyright © 2018 BPSDM Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. All Rights Reserved. .