Bandung _ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia, BPSDM Hukum dan HAM. Bertempat di Hotel The Papandayan Bandung (13/06/2019). Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Hukum Penyelenggara Pelatihan Fungsional dan HAM ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi seluruh penyelenggaraan pelatihan, sehingga diharapkan peningkatan kapasitas setiap individu akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelatihan yang lebih professional dan optimal. Dalam sambutannya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjelaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur…

Depok – Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM membuka kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Uji Kompetensi Peserta Diklat Pembimbing Kemasyarakatan dan Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta Tindak Lanjut Pengembangan Diklat. Bertempat di Gedung Serbaguna Lantai 3 BPSDM Hukum dan HAM (28/05/2019). Kegiatan rapat ini dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawas pada Pusat Penilaian Kompetensi, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Kepala Bagian Pengembangan Biro, Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Subdit Litmas dan Pendampingan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan para JFT Asesor. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM, R. Natanegara…

Depok_ Tantangan ke depan sudah tidak mudah lagi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu berintegritas, memiliki nasionalisme yang tinggi serta mampu menjadi pelayan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki saat menutup Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VIII di Guest House (28/05/2019). Dihadapan peserta Pelatihan ASN kedepannya harus mampu mewujudkan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat kesatuan bangsa, mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak gaptek, dan menjadi pelayan publik berbasis IT (teknologi informasi). Para ASN tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergitas baik…

Jakarta _ Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Hantor Situmorang mengawal dan mendukung langsung kegiatan Evaluasi Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bertempat di Ruang Auditorium lt. 16 Inspektorat Jenderal (27/05/2019). Turut serta dalam kegiatan ini tim kelompok kerja (Pokja) telah dibagi 6 (enam) yakni: 1) Pokja Manajemen Perubahan, 2) Pokja Penataan Tata Laksana, 3) Pokja Sistim Manajemen SDM, 4) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5) Pokja Penguatan Pegawasan, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tim Penilai Internal satuan kerja (satker) dari Inspektorat Jenderal melakukan penilaian komponen pengungkit data dukung…

Jakarta _ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mardjoeki membuka kegiatan Rapat Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSDM Hukum dan HAM. Bertempat di Js Luwansa Hotel, Jakarta Selatan (21/05/2019). Dalam sambutannya Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan peran penting sekaligus menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM adalah mendesign dan menyiapkan pelatihan pada tiap-tiap level jenjang jabatan fungsional tertentu, didasari kompetensi jabatan yang menjadi prasyarat pada tiap jenjang jabatan tersebut. Oleh karena itu BPSDM Hukum dan HAM harus senantiasa berkolaborasi dengan…