JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),Yasonna H. Laoly mewisuda 70 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, (19/07/2018). Nantinya penempatan seluruh Lulusan POLTEKIP pada UPT Pemasyarakatan diseluruh Indonesia. Mengawali sambutannya Menkumham menyampaikan wisuda ini merupakan awal dari perjalanan karir untuk menapaki karir masih panjang, penuh dinamika, dan sarat dengan tantangan. Selanjutnya Menkumham juga mengingatkan jangan pernah berhenti untuk belajar karena saudara baru menyelesaikan satu tahapan pendidikan,masih banyak tahapan-tahapan pendidikan lainnya. Jadi, jangan mudah berpuas diri agar ketika sudah bekerja bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat maupun negara. Yasonna juga menyampaikan, tiga hal yang…

DEPOK - Siang ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto memberikan materi dihadapan peserta Latihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan III, yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (16/07/2018). Dalam pengarahannya, Sekjen menyampaikan bahwa produktivitas dan kreatifitas bisa dibangun sejak dini dan akan membantu pengembangan kinerja CPNS di masa yang akan datang. Karena jika tidak di bangun sejak dini para CPNS tidak akan mempunyai bekal untuk melayani masyarakat. Kebijakan ASN dapat membuat para CPNS dapat bekerja secara produktif dan selamat. Dan beliau mengatakan, “orang yang disiplin yang akan mampu menghadapi tantangan”. Apresiasi yang tinggi disampaikan Bambang Rantam kepada seluruh peserta Latihan Dasar CPNS,…

Depok_Disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penanganan ABH, Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Penanganan oleh satu lembaga/instansi saja tidaklah cukup, diperlukan keterpaduan dan kerja sama semua pihak yang terkait, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani…

Depok_ Dalam rangka mendorong terpenuhinya SDM Pemasyarakatan yang memiliki kemampuan sebagai pembimbing kemasyarakatan kembali Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara itu saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV tahun Anggaran 2018 Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki menyampaikan Kompleksitas tugas Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan sosok petugas yang memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang tinggi karena dalam pelaksanaan tugasnya, menghadapi berbagai pihak dari berbagai golongan dan latar belakang. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana dengan melihat latar belakang, potensi pelaku,…

Depok_ Bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan tugas Pengamanan Pintu Utama Lapas, yang mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, sangat dibutuhkan adanya peningkatan kualitas SDM Petugas P2U melalui Pendidikan dan Pelatihan. Petugas Pintu Utama (P2U) menjadi menjadi kunci utama bagi pengamanan lapas dan rutan, mengingat pintu utama pada lapas dan rutan adalah akses utama terhadap keluar masuknya barang dan orang. Hal itu disampaikan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Mardjoeki saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengamanan Petugas Pintu Utama (P2U) pada LAPAS dan RUTAN, bertempat di Guest House (25/06/2018) Menurutnya selain Petugas Pintu utama (P2U) memiliki pemahaman dalam menjalankan SOP Pengamanan juga harus…